Anak Buah Sri Mulyani Lapor ke DPR, Belanja Kemenkes dan PUPR Melonjak
Belanja Kemenkes tercatat sebesar Rp 204,9 triliun di 2021 atau mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp 102,2 triliun di 2020.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, realisasi belanja kementerian dan lembaga terus meningkat sejak 2017 sebesar Rp 765,1 triliun menjadi Rp 1.189,1 triliun di 2021.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, dua kementerian mengalami lonjakan tinggi dari sisi belanja yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Di dalam diagram ini, pada tahun 2021 kita lihat beberapa kementerian mengalami lonjakan belanja luar biasa, terutama adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Selasa (25/1/2021).
Belanja Kemenkes tercatat sebesar Rp 204,9 triliun di 2021 atau mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp 102,2 triliun di 2020.
Baca juga: Dana Pemda Banyak Terparkir di Bank Jadi Alasan Serapan Belanja APBD 2021 Turun 2,48 Persen
Sementara, belanja Kementerian PUPR sebesar Rp 155,9 triliun di 2021 atau mengalami peningkatan dibanding sebelumnya Rp100,8 triliun di 2020.
Isa menjelaskan, belanja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadi tertinggi ketiga. "Kemendikbud Ristek ini juga walaupun ada kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan dibanding dua yang pertama tadi," katanya.
Baca juga: Menteri PUPR: Anggaran Renovasi TMII Sebesar Rp 1,13 Triliun
Belanja Kemendikbud Ristek tercatat sebesar Rp 83,16 triliun di 2021 atau mengalami peningkatan dibanding sebelumnya Rp 79,06 triliun di 2020.
Menurut Isa, tingginya belanja Kemenkes bisa dipahami karena semua kaitanya dengan belanja vaksin, untuk penanganan klaim pasien Covid-19, proses 3 T, dan sebagainya.
Sama halnya dengan Kementerian PUPR, yang juga banyak membantu penanganan Covid-19, terutama dari sisi penyediaan tempat karantina.
"Biasanya pada saat kita ada tekanan untuk menyediakan lebih banyak tempat-tempat isolasi karantina dan sebagainya. Kementerian PUPR ini menggunakan anggarannya untuk melakukan perbaikan rumah susun yang mereka miliki, untuk diubah menjadi tempat isolasi," pungkasnya.
