Pemerintah Disarankan Jalankan 2 Pedekatan Ini untuk Bangkitkan UMKM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Presiden Joko Widodo yang berbuah manis seiring dengan menurunnya angka sebaran infeksi Covid-19.

Keberhasilan penerapan PPKM darurat tersebut berdampak pada peningkatan aktifitas ekonomi warga, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejak awal pandemi pada Maret 2020 mengalami tekanan yang luar biasa.

Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Jufri Lumintang mengatakan, jika melihat data BPS sepanjang Juli-Oktober 2020 kemarin, ada sekitar 60 juta pelaku UMKM yang mengalami dampak pandemi Covid-19.

Dari data itu, 42 persen pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan akibat menurunnya daya beli masyarakat selama pandemi.

"Selama penerapan PPKM darurat, sebagaimana data dan observasi kami terhadap teman-teman pelaku UMKM, kondisinya lebih memprihatinkan.

Baca juga: UMKM Bangkrut, Pinjol Ilegal Ambil Untung

Banyak yang nutup usaha karena omsetnya turun drastis antara 50-70 persen. Bayar gaji karyawan aja berat,” kata Jufri usai kegiatan deklarasi dan pelantikan Pengurus DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM, Sabtu (18/9/2021).

Baca juga: Presiden Jokowi Minta 30 Juta UMKM Masuk Sistem Digital pada 2023

Untungnya dampak pengetatan PPKM berbanding lurus dengan penurunan angka Covid-19.

Dikatakannya, upaya membangkitkan performa dan intensitas aktivitas UMKM ke depan harus benar-benar mendapatkan penanganan khusus.

Baca juga: Telkom Perkenalkan mySooltan, Aplikasi untuk Permudah UMKM Go Online

Menurutnya ada 2 cara, yang pertama dari pendekatan pandemi, Jufri meminta Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk melakukan pengetatan di berbagai akses masuk internasional, baik dari bandara dan pelabuhan.

Seperti halnya peningkatan infeksi Corona Varian Delta pada Juli lalu, Jufri menyorot buruknya pengetatan screening pendatang asing sehingga penyebaran Varian Delta dari India tak terbendung.

“Makanya kedepan ini harus lebih ketat. Entah itu mekanisme pemeriksaan medisnya, atau durasi isolasi pendatang diperpanjang mengingat sekarang ini evolusi Covid-19 memunculkan varian-varian virus yang baru dan lain-lain.

Jangan sampai lagi bagus-bagusnya peningkatan operasional UMKM, nanti PPKM lagi. Bisa kacau lagi nanti kondisi pelaku usahanya,” katanya.

Selain memperketat pintu masuk internasional, syarat kedua menurut Jufri yakni adanya keberlangsungan penanganan khusus terhadap pelaku UMKM dalam meningkatkan ritme operasionalnya.

Beberapa program penanganan khusus yang diluncurkan Presiden Jokowi terhadap pelaku UMKM seperti relaksasi KUR sejak Tahun 2020, pengembangan pasar digital melalui program UMKM Go Online, bantuan presiden produktif untuk 12,8 juta usaha mikro.

Kemudian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, penyediaan 30 persen infrastruktur publik untuk UMKM, hingga alokasi 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah bagi UMKM melalui LKPP merupakan program-program yang perlu dilanjutkan untuk menunjang peningkatan performa UMKM.

Dalam acara deklarasi tersebut Ketua Umum GARPU Jufri Mengatakan bahwa Garpu sangat diterima oleh pedagang dan UMKM diseluruh wilayah Indonesia dan sudah ada pembentukan kepengurusan DPW di 25 Provinsi dari sabang sampai merauke, kedepan kami segera akan melantik pengurus di tingkat daerah.

Diapun berharap, kehadiran GARPU sebagai salah satu alternatif medium pendampingan bagi pelaku UMKM di Indonesia bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Komitmen kami adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memicu peningkatan aktifitas pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” kata Jufri.