Presiden: Rencana Kerja Pemerintah 2022 Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Menurut Presiden, Indonesia juga harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau (green economy).
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana kerja pemerintah di tahun 2022 akan mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.
Di saat yang sama, percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat perlu terus dilakukan.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.
"Demand side harus diperbesar, sisi permintan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi," jelasnya.
Baca juga: Jokowi: Kita Jangan Hanya Jadi Pengguna Teknologi Tapi Juga Produsen
Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit sehingga para pekerja mulai bekerja, dan sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, tanpa tawar-menawar.
Sementara itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca juga: Buka Musrenbangnas 2021, Presiden Dorong Perencanaan Adaptif dan Manfaatkan Iptek
Kepala Negara meminta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sinergis melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.
"Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik," imbuhnya.
Menurut Presiden, Indonesia juga harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau (green economy).
Sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, Indonesia juga harus bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang dimiliki.
"Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global," tambahnya.
Terkait hal tersebut, pemerintah telah merencanakan untuk membuat green industrial park yang rencananya akan disiapkan di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower.
Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan disalurkan kepada kawasan indstri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia ke depan.
"Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas di laut," ungkapnya.
"Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, menyejahterakan rakyat, dengan tetap menjaga alam dan kerbelanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki," paparnya.
