Alasan Mendag Impor Beras, Sebut Strategi Pemerintah Agar Tak Bisa Dipojokkan Spekulan

TRIBUNNEWS.COM - Rencana impor beras yang diajukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuai banyak kritik.

Namun Muhammad Lutfi menegaskan, tak ada niatan pemerintah untuk menurunkan harga petani, terutama saat petani sedang panen raya.

"Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya."

"Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan."

"Kalau gabah kering itu diturunkan oleh Bulog, nah itu bagian daripada penghancuran harga," tegas Lutfi dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Fakta Rencana Impor Beras 1 Juta Ton: Digulirkan 2 Menteri hingga Dikritik DPR

Baca juga: Anggota Komisi IV Kritik Rencana Impor Beras: Baru Wacana Saja Bikin Harga Gabah di Petani Jatuh

Ia pun menyebutkan, rencana impor beras merupakan bentuk strategi untuk memastikan, pemerintah tidak bisa diatur oleh para spekulan.

"Tidak ada, itu stabil setiap tahunnya. Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang."

"Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," imbuhnya.

Diketahui pemerintah masih bersikukuh untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton di tahun ini.

Baca juga: Soal Wacana Presiden 3 Periode, Wakil Ketua MPR Sebut Berasal dari Pikiran Amien Rais yang Kacau

Baca juga: Masuki Masa Panen Raya, Kementan Pastikan Stok Beras Aman

Impor beras dilakukan dengan alasan menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Mengingat angka produksi beras yang dimiliki pemerintah saat ini bersifat proyeksi.

Sehingga bisa tiba-tiba berubah naik dan turun, tergantung dari cuaca di daerah penghasil beras.

Oleh karena itu iron stock atau cadangan dibutuhkan, jika kondisi panen beras tak semulus yang diperkirakan.

Baca juga: Jamin Stok Beras Nasional, Komisi IV Dorong Perum Bulog Tingkatkan Sinergitas Dengan Kementan

Baca juga: Wacana Impor Beras Dikritik, Mendag: Jaga Iron Stock Bulog

Lutfi pun menjamin jika beras impor tersebut akan digunakan ketika ada kebutuhan mendesak.

Seperti contohnya untuk bansos atau operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," jelas Lutfi.

Baca juga: DPR Bentuk Panja: Harga Gabah Lagi Murah-murahnya, Kenapa Pemerintah Malah Impor Beras 1 Juta Ton?

Baca juga: DPR Sepakat Tolak Wacana Impor Beras

Anggota Komisi IV Kritik Rencana Impor Beras

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah mengungkapkan, rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah tidak tepat.

Menurut Ema, kebutuhan beras dalam negeri saat ini masih mencukupi.

Ditambah lagi pada Maret - April adalah musim panen raya di berbagai daerah di Indonesia.

"Kami juga membantah klaim Kementerian Perdagangan yang menyebut impor beras tidak akan menjatuhkan harga gabah, karena kenyataannya berbeda dengan di lapangan."

Baca juga: Kementan: Tak Perlu Impor Beras, Pasokan Hingga Mei 2021 Akan Tembus 24 Juta Ton

Baca juga: Anggaran untuk Impor Beras Sebaiknya Dialokasikan Membeli Beras dari Petani dan Lahan Food Estate

"Hanya dengan wacana impor beras saja harga gabah di petani sudah jatuh di angka Rp 3.500 per kilogram bahkan ada yang lebih rendah," kata Ema dalam keterangannya, Rabu (17/3/2021).

Ema pun menyampaikan, berdasarkan data Perum Bulog, hingga 14 Maret 2021, di Gudang Bulog masih tersimpan 883.585 ton beras yang terdiri 859.877 ton stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.

Dari jumlah stok CBP itu ada 106.642 ton beras hasil impor 2018 yang telah mengalami penurunan mutu, sehingga harus dicampur (oplos) dengan beras baru agar bisa dikonsumsi.

Menurut data di tahun 2018, Bulog mengimpor 1.785.450 ton yang sebagian masih tersisa saat ini.

Baca juga: Dirut: Bulog Belum Tentu Akan Realisasikan Penugasan Impor 1 Juta Ton Beras

Baca juga: Impor Beras Dinilai Mengganggu Kedaulatan Pangan Indonesia

Hal ini membuktikan bahwa selama ini impor beras memang tidak sesuai dengan data kebutuhan dalam negeri.

"Beras yang masih ada saat ini perlu segera disalurkan ke pasar dan masyarakat agar jumlah beras yang mengalami penurunan mutu tidak bertambah banyak," harap Ema.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, rencana impor di tengah stok yang masih melimpah itu menunjukkan buruknya tata perencanaan dan kelola pemerintah.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)