Biaya Logistik Mahal Kendala Utama UMKM Bersaing di Pasar Domestik

Data menunjukkan bahwa industri jasa transportasi dan pergudangan pada tahun 2019 lalu tumbuh sangat bagus yaitu mencapai 10,58 persen atau berada di atas pertumbuhan industri manufaktur.

Terkait dengan peran industri ini terhadap peningkatan UMKM, menurutnya perlu ada upaya khusus agar skala ekonomi UMKM bisa ditingkatkan.

Sebab ketika pengiriman produk masih bersifat mandiri maka justru itulah yang menyebabkan biaya logistik mahal.

"Dengan keterbatasan volume produksi dan sebagainya sehingga tidak mampu memenuhi skala ekonomi, maka sulit bagi UMKM bisa berdaya saing dengan produk luar negeri. Jadi skala ekonomi harus dipecahkan sebab jika tidak bisa diselesaikan mereka akan kalah saing," kata dia.

Untuk itu, dia berharap nantinya akan ada sebuah sistem terpadu yang dibangun pemerintah yaitu Supply Chain Center.

Dengan keberadaannya maka biaya logistik, biaya pengadaan bahan baku, biaya produksi hingga inventory bisa ditekan dan lebih hemat.

Pada akhirnya keberadaan Supply Chain akan mampu mendorong penurunan harga produk UMKM dengan tanpa mengabaikan kualitasnya.

"Dengan Supply Chain Center akan bantu UMKM untuk mengelola barang mereka secara efisien. Tetapi supply chain center ini tidak bisa didirikan tanpa dukungan berbagai pihak, seperti pemerintah lintas sektoral, industri perbankan dan pegiat UMKM," pungkas dia.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengapresiasi keberadaan industri logistik seperti SiCepat Ekspres dan lainnya.

Sebab dengan berbagai inovasi dan layanan yang semakin baik hingga saat ini sangat membantu pelaku UMKM dalam melayani permintaan buyer. Menurutnya industri jasa logistik akan terus tumbuh baik di saat pandemi atau nanti setelah masa pandemi.

"Ini bisnis yang menjanjikan ke depan dan sangat membantu kami para UKM. Dengan modal trust, kecepatan pengiriman dan biaya murah, apabila bisa menjawab tiga hal itu maka pasti jasa ekspedisi ini akan jadi lead di indonesia. Apalagi bagi umkm yang setiap saat mengirimkan paket," ungkap Ikhsan.

Untuk mendukung UMKM naik kelas, dia berharap tidak terus - terusan melakukan pembatasan sosial. Sebab UMKM merasakan dampak yang begitu besar dengan kebijakan itu lantaran omset penjualannya turun drastis.

Kemudian juga kebijakan pemerintah yang melakukan bidding produk UMKM melalui LKPP dianggapnya sebagai salah satu kebijakan yang kurang tepat. Sebab banyak sekali UMKM terkendala standar yang diwajibkan LKPP sehingga tidak bisa masuk dalam kanal tersebut.

"Kita katakan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui LKPP itu merusak UMKM. Sebab UMKM akan kesulitan memenuhi ketentuan dalam LKPP, itu jelas merusak pasar kami," pungkas dia.