BPJT Targetkan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni Sampai Aceh Rampung 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bagian Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Mahbullah Nurdin menyampaikan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) ditargetkan akan tersambung pada 2024.

"Tol Trans Sumatera dari Selatan sampai Utara kurang lebih sepanjang 2.200 kilometer. Saat ini dari Bakauheni sampai Kayu Agung Palembang sudah diselesaikan Hutama Karya. Pemerintah berharap 2024 sudah terkoneksi sampai Aceh," kata Nurdin dalam Kompas Talks, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Kawasan Rest Area Jalan Tol Ditransformasi Jadi Ekosistem Digital

Nurdin menjelaskan kehadiran Tol Trans Sumatera sudah dinanti-nanti yang memberikan efek berganda bagi perekonomian sekitar maupun secara nasional.

"Kalau dulu belum ada tol dari Bakauheni sampai Palembang bisa 12 jam. Sekarang tidak sampai lima jam artinya ini penugasan yang memang betul-betul dijalankan oleh Hutama Karya yang sahamnya dimiliki pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Perluasan Infrastruktur Jalan Tol Picu Gairah Properti di Bali

Dia juga mengatakan ruas tol dari Kayu Agung sampai Jakabaring juga sedianya sudah selesai dikerjakan oleh Waskita Karya.

BPJT mengakui hambatan mengerjakan Tol Trans Sumatera memang berbeda dengan proyek Tol Trans Jawa.

"Kendala pasti ada terkait lahan, di sini kita harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Dan juga ada lahan konservasi seperti Pekanbaru Dumai yang melewati area konservasi hewan," ucap Nurdin.

Menurutnya, hambatan itu kemudian direspons dengan inovasi pembangunan terowongan gajah yang biasa dilintasi untuk migrasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit memastikan pembangunan JTTS sesuai jadwal.

Dia mengatakan fokus pemerintah pada pembebasan dan pengadaan lahan dengan target penyelesaian tahun 2022.

"Kita optimistis on schedule backbone tersambung pada tahun 2024," kata Danang.

Menurutnya, ada banyak dukungan dari kementerian/lembaga terkait demi terwujudnya JTTS.

Dua di antaranya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.