Pengakuan Mengejutkan Luhut Tentang Siapa Inisiator UU Cipta Kerja dan Ketidakyakinan Buruh

Asian Development Bank (ADB), lanjut Sri Mulyani berkomitmen untuk melihat pemulihan dari perekonomian Indonesia dan perbaikan prospek ekonomi jangka menengah lewat UU Cipta Kerja.

Menurut ADB, UU ini membantu pemulihan perekonomian Indonesia dan mendukung untuk terjadinya pembukaan pasar tenaga kerja yang lebih adil, sekaligus penanganan masalah pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, dia menambahkan, Bank Dunia juga melihat pemulihan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dengan UU Cipta Kerja.

Bank Dunia melihat UU ini akan membuat bisnis semakin terbuka dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, serta memerangi kemiskinan.

"Mereka (Bank Dunia) berkomitmen untuk bekerjasama di dalam mendukung reformasi struktural ini. Ini sesuatu yang cukup positif dan merupakan satu sinyal bahwa Indonesia dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini tidak melulu menggantungkan kepada instrumen kebijakan makro yaitu fiskal dan moneter," ujar Sri Mulyani.

Legislative Review

Fraksi Demokrat mempertimbangkan tempuh jalur legislative review untuk mengubah Undang-Undang Cipta Kerja.

Legislative review adalah upaya mengubah suatu undang-undang melalui DPR. Secara sederhana, fraksi di parlemen mengusulkan undang-undang baru atau revisi undang-undang.

Anggota Fraksi Demokrat Bambang Purwanto mengatakan, legislative review merupakan langkah yang sulit, tetapi harus dicoba dengan melibatkan semua pihak berpentingan terhadap undang-undang tersebut.

"Minimal dibahas ulang secara rinci dan detail. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti asosiasi buruh, kelompok UMKM, para pakar, dan lain-lain," papar Bambang saat dihubungi Tribun, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Pembahasan UU secara detail dan semua pihak diajak berdiskusi, kata Bambang, akan menghasilkan UU yang berkualitas untuk kemajuan negara dan rakyatnya lebih baik.

"Karena menyederhanakan 79 undang-undang, artinya akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Jadi tidak main-main membahas maraton, seperti dikejar-kejar dan mungkin ada yang pesan kali," paparnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, UU Cipta Kerja telah mengalami perubahan secara subtansi, padahal sudah tidak boleh diubah setelah disahkan pada rapat paripurna DPR, 5 Oktober 2020.

"Setelah di paripurnakan banyak perubahan. Padahal kalau sudah paripurna, itu sudah sempurna, tidak ada lagi perubahan. Hanya sistematika pengetikan saja yang perlu dirapikan, maka ada waktu 7 hari setelah paripurna," papar anggota Baleg DPR itu.

"Tapi faktanya banyak perubahan, kalau ada perubahan harus melalui paripurna lagi," sambungnya.
Sebelumnya, Fraksi PKS dan Demokrat di DPR dinilai dapat membantu perjuangan buruh untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.