Sabtu, 4 Oktober 2025

Virus Corona

Banggar DPR Nilai Perlunya Kebijakan Antisipasi Pasar Keuangan Akibat PSBB Jakarta

Said juga meminta agar BI bisa terus berkoordinasi bersama dengan pemangku kebijakan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM/IST
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, MH Said Abdullah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengkritik keras kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah gagal dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19.  

Hal ini tercermin dari sikap pemerintah DKI yang tidak memiliki action plan dalam menangani virus mematikan ini sehingga memakan banyak korban di sektor kesehatan dan ekonomi serta sektor keuangan.

“Saya menilai, mereka tidak punya action plan tentang kebijakan publik. Dampaknya memukul banyak sektor, mulai sosial, ekonomi dan kesehatan,” tegas Said Abdullah di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Sebelumnya, Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 5,01% atau turun 257,92 poin ke level 4.891,46 pada perdagangan Kamis, 10 September 2020.  

Baca: Menteri Airlangga Sebut IHSG Siang Ini Jatuh karena Kebijakan PSBB Ketat oleh Anies Baswedan

Kapitalisasi pasar pun ludes terbakar hampir Rp 300 triliun. 

IHSG terperosok ke zona merah setelah pemerintah DKI Jakarta mengumumkan rencana menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total pada Senin, 14 September 2020.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat memberlakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) lantaran indeks yang jatuh hingga 5% pada Kamis, 10 September 2020.  

“Saya mendukung langkah otoritas di Bursa dengan menghentikan sementara (trading halt) sebagai respon panic selling para trader di pasar bursa,” ujar Said. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini meminta otoritas BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat evaluasi atas kebijakan auto rejection dibawah minus 7 persen yang diberlakukan oleh BEI bila nyatanya berdampak pada munculnya over reaction bagi para pelaku pasar di pasar saham.  

Sebab kebijakan ini tidak ada benchmark-nya di otoritas bursa lainnya.

“Saya meminta OJK melakukan pengawasan ketat, terutama terhadap saham saham korporasi besar yang kemungkinan mengalami insolvent yang berdampak pada kelangsungan usaha mereka di sektor riil. Termasuk melakukan berbagai mitigasi  dengan melakukan  stress test pasar saham kita dengan skenario bila PSBB dijalankan di beberapa provinsi,” ujarnya. 

Selain itu, Said juga berharap Bank Indonesia (BI) tetap menjaga kewaspadaan untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi serta tetap mendukung stabilitas di pasar SBN sebagai basis utama pembiayaan APBN. 

Lebih jauh, politisi senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memberikan pernyataan kepada publik. 

Pernyataan publik itu diperlukan untuk memberikan kepastian kebijakan dan rencana rencana kedepan atas kebijakan pemerintah terutama kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan covid19, serta capaian capaian program pemulihan ekonomi nasional.  

Langkah ini sangat penting sebagai dasar para pelaku pasar, khususnya di pasar keuangan mendapatkan kepastian tentang rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.  

 “Saya berharap  Bapak Erik Thohir, selaku Ketua Tim Penanganan Covid 19 dan Program Pemulihan Ekonomi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan ke publik agar masyarakat dan pelaku pasar bisa tenang,” pungkasnya.

Menurut dia, volatilitas pada pasar saham menjadi tantangan berat bagi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat kembali menstabilkan pasar keuangan dan mengembalikan kepercayaan para pelaku pasar.

“Ini lah tantangan berat OJK dan BI,” jata Said.

Selain itu, Said juga meminta agar BI bisa terus berkoordinasi bersama dengan pemangku kebijakan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Pasalnya, rupiah juga tidak terlepas dari sentimen.

"Kami harap Gubernur BI menjaga stabilitas di sektor keuangan. Kita khawatir upaya yang dilakukan Gubernur BI sisa-sia bagi kita semua kalau tidak di antara kita koordinasi yang baik di semua lini,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Pada pukul 10.36 WIB kemarin, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia. Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Kontan.co.id

Sumber: Kontan
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved