Ringankan Angsuran Petani dan Nelayan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 34 Triliun
Dengan relaksasi tersebut, para petani dan nelayan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan bibit hingga alat produksi
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah telah menyiapkan Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan subsidi bunga kredit bagi bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ia pun berharap, dari gelontoran dana itu diharapkan bagi para petani dan nelayan bisa mengurangi beban biaya konsumsi keluarga mereka.
Baca: Presiden Perintahkan Prioritas Program Strategis Nasional untuk Pulihkan Ekonomi Akibat Corona
Sehingga, para petani dan nelayan bisa meneruskan usaha guna memenuhi kebutuhan baha pokok masyarakat di tengah pandemi virus corona.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas Insentif bagi Petani dan Nelayan Dalam
Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok, melalui video conference, Kamis (28/5/2020).
"Melalui program subsidi bunga kredit, ini juga sudah kita putuskan, saya kira sudah berjalan pemerintah menyiapkan Rp 34 triliun untuk relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, lewat Mekar, lewat UMI, lewat pegadaian dan perusahaan pembiayaan lainnya," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, ada pun penundaan angsuran dan subsidi pada pemerima bantuan permodalan
yang dilakukan beberapa kementerian seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan (LPMUKP).
Baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian
Pertanian.
"Saya yakin ini (penundaan angsuran dan subsidi pada pemerima bantuan permodalan,red) ada," ucap
Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga menyebut, bantuan yang disiapkam bagi para petani dan nelayan bisa
menggunakan instrumen bantuan non fiskal melalui kebijakan supply chain.
Nantinya, Jokowi berharap
para petani dan nelayan bisa terpenuhi kebutuhan bibit hingga alat produksi.
"Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini bisa lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk dan
alat produksi," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta jajarannya memastikan para petani dan nelayan
mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Menurut Jokowi, bantuan itu bertujuan untuk
membantu para petani dan buruh petani serta nelayan dan penambak di tengan pandemi virus corona
atau Covid-19.
"Melalui program jaring pengaman sosial, pastikan 2,7 juta petani dan buruh tani miskin dan 1 juta
nelayan dan petambak harus masuk dalam bantuan sosial," kata Jokowi.
"Kita adakan baik PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako dan program gratis subsidi
listrik," tambahnya.
Presiden menjelaskan, skema bantuan tersebut bertujuan agar meringankan beban konsumsi rumah
tangga para petani dan nelayan.
"Tujuan utama dari skema program ini adalah meringankan beban
biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu termasuk petani dan nelayan
miskin," jelasnya.
Lebih lanjut, Jokowi telah menyiapkan Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan subsidi
bunga kredit bagi bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ia pun berharap, dari gelontoran dana itu diharapkan bagi para petani dan nelayan bisa mengurangi
beban biaya konsumsi keluarga mereka.
Sehingga, para petani dan nelayan bisa meneruskan usaha
guna memenuhi kebutuhan baha pokok masyarakat di tengah pandemi corona.
"Melalui program subsisidi bunga kredit, ini juga sudah kita putuskan, saya kira sudah berjalan
pemerintah menyiapkan Rp 34 triliun untuk relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi
bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, lewat Mekar, lewat UMI, lewat pegadaian dan perusahaan
pembiayaan lainnya," kata Jokowi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, telah mengajukan stimulus anggaran
sebesar Rp1,24 triliun guna penguatan nelayan budidaya dan nelayan tangkap selama pandemi virus
corona (Covid-19).
"Kami mengusulkan, anggaran untuk stimulus kegiatan APBN 2020 dalam rangka
penguatan di sektor nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Kami mengajukan anggaran tambahan
untuk Rp1,24 triliun," kata Edhy Prabowo.
Edhy pun menjelaskan terkait total anggaran tersebut diperuntukkan bagi bantuan nelayan sebesar
Rp413,27 miliar, bantuan pembudidaya Rp406,55 miliar, pengolah dan pemasar Rp36,07 miliar, bantuan
petambak garam Rp54,1 miliar, pengawasan SDA kelautan dan perikanan untuk mengawasi kapal asing
pencuri ikan Rp106,48 miliar dan pengawalan/pengawasan audit internal Rp8 miliar.
Ia mengatakan, stimulus akan dioptimalkan agar kegiatan menangkap ikan di laut oleh nelayan tidak lagi
mengalami kesulitan terkait akses masuk laut. "Kemudian pembudidaya kita melakukan bantuan-
bantuan untuk benih dan indukan serta sarana dan prasarana pembudidaya," ucap Edhy.
Sementara bagi pembudidaya tangkap, pemerintah akan membantu pembudidaya di mana
pembudidaya juga akan diminta menyiapkan cold storage berbagai ukuran untuk mengantisipasi
penyerapan hasil budidaya yang belum sempurna.
Baca: Butuh 4 Dokumen & Hasil Rapid Test, Ini Keluhan Pemudik saat Pandemi: Ribet, tapi Mau Gimana Lagi
Pasalnya, sejumlah daerah masih memberlakuan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Pengawasan kita perlu menjaga laut karena pada saat pemotongan kemarin ini cukup juga yang kita
potong dan sebagian kita minta kembalikan," jelas Edhy. (Tribun Network/yud/wly)
