Virus Corona
KKP Siapkan 1,1 Juta Bantuan Khusus untuk Nelayan yang Belum Terjaring Bansos
Bantuan khusus 1,1 juta paket itu merupakan hasil pendataan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan pihaknya menyiapkan 1,1 juta paket bantuan secara khusus untuk para nelayan.
Edhy beralasan, bantuan khusus 1,1 juta paket itu merupakan hasil pendataan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengacu pada jumlah nelayan yang terdampak virus corona (Covid-19) namun belum mendapat bantuan dari pemerintah.
Hal itu disampaikan Edhy usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi terkait Insentif bagi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok, melalui video conference, Kamis (28/5/2020).
Baca: Jangan Lupa, Jumat Besok Hari Terakhir Pemutihan Pajak Kendaraan di DKI Jakarta
"Kalau harus jujur mengakui yang semuanya terdampak. Baik yang besar atau yang kecil. Angka yang saya sampaikan 1,1 juta itu adalah angka estimasi dari data yang kami temukan di lapangan," kata Edhy.
Baca: Maaf, Layanan Perpanjangan SIM Masih Tutup, karena Diperpanjang Sampai 29 Juni 2020
"Tetapi kami yakin data dari bansos yang diberikan pemerintah harus diverifikasi lagi. Kenapa? saya yakin ini semua sudah sampai, atau sudah kena bantuan," tambahnya.
Baca: Haris Azhar Kritik Pernyataan Menteri Airlangga: Masyarakat Jadi Ajang Uji Coba Kebijakan . . .
Lebih lanjut, Edhy mendapatkan informasi di lapangan sejumlah nelayan belum mendapat bansos pemerintah.
Edhy mendapat laporan bermacam-macam kalau para nelayan tak mendapatkam bansos. Salah satunya, yakni kepala desanya tidak suka.
Meski demikian, Edhy tak mendetail apakah kepala desa tidak suka karena bansos dari pemerintah atau secara personal kepada para nelayan.
"Dari masukan dari lapangan, bahwa yang tidak terbagi sembako atau bansos itu tidak begitu banyak. Ada beberapa masukan dari Indramayu kemarin yang enggak dapat," ucap Edhy.
"Alasannya, kepala desanya tidak suka... macam-macam lah. Terus di Langkat juga ada. Akhirnya kami intervensi dengan patungan dari kita sendiri. Dan ini semua belum sampai ke Mensos," jelasnya.
