Kemenhub Gelontorkan Rp 5,9 Triliun untuk Masyarakat yang Terdampak Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun untuk program padat karya tunai sebagai cara menanggulangi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dalam rapat virtual bersama Komisi V Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (11/5/2020).

Baca: 42 WNI Positif Corona Luar Negeri Meninggal, Total 754 Tersebar di 34 Negara dan Kapal Pesiar

Baca: FBI: Peretas China Berniat Curi Penelitian tentang Vaksin Covid-19

"Alokasi anggaran Rp 5,9 triliun ini merupakan sebuah amanah dalam program padat karya. Dalam program ini, kami berkonsentrasi untuk kegiatan bermakna yang dapat membantu masyarakat," ucap Budi.

Selain itu Budi juga menyebutkan, wabah Covid-19 ini begitu mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial. Tentunya ini menjadi catatan, dan sebisa mungkin mengurangi dampak tersebut.

Penyaluran program padat karya tunai di antaranya berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di 33 provinsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian di 10 provinsi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di 29 provinsi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di 13 provinsi.

Lanjut Budi, Kemenhub juga telah melakukan alokasi anggaran untuk percepatan penanganan wabah Covid-19, dengan memotong sejumlah anggaran di setiap subsektor.

"Setidaknya anggaran sebesar Rp 320 miliar untuk digunakan untuk menangani Covid-19," kata Budi.

Selain itu, menurut Budi, pihaknya juga melakukan perubahan postur anggaran 2020, dari pagu anggaran Rp 43 triliun menjadi Rp 32 triliun.