Saat Politikus Gerindra Sindir Ahok "Komisaris Rasa Dirut"

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andre Rosiade menilai peran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di PT Pertamina (Persero) perlu diatur dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Andre saat rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, bersama tiga BUMN dengan Komisi VI di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/2/2020).

"Saya kira ada Pak Ahok tadi, karena yang tampil biasanya Pak Ahok, mungkin ada komisaris rasa dirut (direktur utama)," ujar Andre yang hadir juga direksi Pertamina, PGN, dan PLN.

Baca: Sosok Ahok Dicari Jokowi karena Tak Datang di Acara Imlek, Ternyata Komut Pertamina Sibuk Rapat

Andre pun berpesan kepada Budi Gunadi agar menegur Ahok yang saat ini terlihat perannya lebih besar dari direktur utama Pertamina dalam memaparkan aksi korporasi.

"Jangan sampai ada komisaris rasa dirut, supaya dirut perannya tetap tampil sebagai juru bicara," ujar Andre.

"Saya berharap Pak wamen (Budi) menyampaikan, jangan terlalu majulah, jangan sampai orang bicara ada komisaris rasa dirut," sambung Andre.

Sempat kontroversi

Ahok diketahui sebagai Komisaris Utama dan Independen PT Pertamina sejak 25 November 2019.

Namun sebelum resmi menjabat, pengangkatan Ahok sebagai komisaris menuai pro dan kontra.

Bahkan media internasional mengulas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina karena dianggap sebagai sosok penggebrak.

Baca: Ketika Jokowi Singgung Ahok yang Tidak Hadir Dalam Perayaan Imlek Nasional 2020 di ICE BSD

Penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu diutarakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kompleks Istana Kepresidenan Jumat (22/11/2019).

Media internasional seperti Nikkei Asian Review memilih judul Former Jakarta governor makes comeback in prominent Pertamina role.

Dalam ulasannya, harian yang berbasis di Tokyo itu mengulas penjelasan Erick mengapa Ahok dipilih sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Diwartakan Reuters via Euronews, Pertamina menghadapi serangkaian target, seperti memotong impor energi dan meningkatkan kapasitas kilang.

"Kami membutuhkan seseorang yang bisa melakukan terobosan. Kami butuh sosok penggebrak itu (di Pertamina)," kata Menteri Erick dikutip dari Kompas.com

Politisi PDI-P itu bakal dipercaya untuk membenahi perusahaan energi pelat merah yang pernah disebut sebagai "negara dalam negara" itu.