Kamis, 2 Oktober 2025

Elpiji 3 kg Dibatasi

Pemerintah Berencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg, Luhut: Tidak Ada Rencana Merugikan Rakyat

Soal pencabutan subsidi elpiji 3 kg, Luhut menegaskan pemerintah tak akan berencana merugikan rakyat.

Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Fitri Wulandari/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Menurut Teten, para pelaku UMKM nantinya tetap bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga terjangkau apabila menggunakan voucer tersebut.

Sementara itu, pemberian voucer tersebut dinilai penting bagi UMKM.

Pasalnya, kebanyakan pelaku UMKM masih menggunakan elpiji 3 kg untuk keperluan bisnis ataupun memasak.

"Kalau subsidi gas elpiji 3 kg dicabut, otomatis harga mahal yang artinya mereka kesulitan untuk membeli," kata Teten.

Teten menerangkan, Kementerian ESDM akan menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan voucer tersebut.

Lebih lanjut, Teten menilai pencabutan subsidi elpiji 3 kg sudah tepat.

Sebab, menurutnya, selama ini orang mampu pun banyak yang menggunakan elpiji 3 kg tersebut.

Tak Ingin Salah Sasaran, Komisaris Utama Pertamina Gandeng Kemensos

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bakal menggandeng Kementerian Sosial untuk menjalankan penyaluran subsidi gas LPG 3 kg tersebut.

Kerjasama tesebut dilakukan tak lain untuk proses pendataan serta penyaluran bantuan subsidi elpiji 3 Kg.

Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Tribunnews/Jeprima
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggandeng Kementerian Sosial untuk menjalankan penyaluran subsidi gas LPG 3 kilogram. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Ahok berharap dengan menjalin kerjasama dengan Kemensos, penyaluran subsidi dapat dipastikan tepat sasaran.

"Kami tidak mau lagi ada orang yang tidak tepat sasaran terima bantuan," ujar Ahok, Kamis (16/1/2020).

"Harusnya ya keadilan sosial dong, nah itu data kami ingin biar Kemensos yang pimpin," sambungnya.

Tak hanya itu, Ahok pun berharap penyaluran melalui Kemensos ini dapat membuat distribusi bantuan lebih teratur.

Ahok meyakini, Kemensos memiliki data-data yang mutakhir.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved