Kembali Jadi Bendahara Negara, Sri Mulyani Hadapi Defisit BPJS hingga Kasus Jiwasraya

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi  Tampubolon enggan menanggapi lebih lanjut mengenai keputusan tersebut.

Ia menjelaskan meskipun Jiwasraya anggota AAJI, pihaknya tidak berhak melakukan intervensi terhadap perusahaan asuransi lain. Menurutnya, itu merupakan domain para pemegang saham. 

"Kita sama-sama luruskan posisi asosiasi perkumpulan perusahaan asuransi jiwa. Jadi saya ambil contoh Prudential, Bhineka, Lippo Life atau company lainnya adalah anggota kami, apakah kami mengambil posisi atas keputusan mereka? Kan bukan, karena (kami) bukan pemegang saham," ujar Budi saat ditemui di Rumah AAJI, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan mengambil tindakan atas kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Sri Mulyani mengendus ada tindakan kriminal dalam kasus Jiwasraya.

"Kita menengarai disitu ada hal-hal yang sifatnya kriminal maka kita akan minta aparat penegak hukum lakukan penanganan sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Tidak hanya akan menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan, Sri Mulyani juga akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terlibat.