Kabinet Jokowi
BUMN Watch: Erick Thohir Tak Perlu Gamang Benahi Perusahaan Pelat Merah
BUMN Watch menyarankan agar Erick Tohir mengevaluasi kembali holding yang telah dilakukan Rini Soemarno selama ini.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta tidak gamang untuk membenahi Kementeriannya yang mengelola 142 BUMN.
Permintaan itu disampaikan Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haoren SH kepada wartawan menyikapi permintaan Erick Tohir yang akan menempatkan 3 orang sebagai Wakil Menteri (Wamen) nya.
"Dengan meminta 3 orang menjadi Wamen Erick Thohir terlihat gamang dan ragu dalam mengelola BUMN. Pengusaha sekaliber Erick jangan ragu lagi mengelola BUMN meski dengan hanya 1 orang Wamen," ujar Naldy N Haroen, Jum'at (25/10/2019).
"Seorang pengusaha sejatinya adalah fighter atau petarung. Jadi Erick Thohir kami harapkan jadi petarung sejati," imbuhnya.
Naldy menambahkan, yang diperlu dilakukan Erick Thohir kedepan adalah tidak menempatkan jajaran Direksi BUMN atas dasar like and dislike. Serta, lanjut Naldy Haroen, Erick Thohir harua berani melakukan efisiensi anggaran di semua tingkatan BUMN.
Baca: Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas: Ada Menteri Not Right Man In The Right Job, Siapa Saja Mereka?
"Perusahaan-perusahaan di BUMN ini kan sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Jadi, tidak ada yang susah untuk mengelola BUMN. Erick tinggal meneruskannya saja," jelasnya.
Baca: Cerita Jonan Jelang Lengser dari Menteri, Istri Tanya, Nanti Mau Ngomong Apa Udah Siap Belum?
Menurut Naldy Haroen, godaan terberat yang akan dihadapi Erick Thohir di masa yang akan datang adalah menghindari intervensi dari partai politik, yudikatif dan legislatif.
Baca: Cerita Lengkap Nyasarnya Bus Sudiro Tungga Jaya di Tepi Jurang Hutan Wonogiri
"Itu tantangan terberat yang bakal dihadapi Menteri BUMN. Karena, selama ini BUMN dianggap jadikan 'sapi perahan' oleh mereka. Jadi Erick harus berani 'melawan' mereka," tuturnya.
Dia menambahkan, BUMN Watch tidak punya kepentingan apapun dalam hal ini.
"Kami hanya mengamati apa yang terjadi sesugguhnya di lapangan serta berkomukasi dengan serikat-serikat pekerja BUMN. Sehingga informasi tentang BUMN yang kami dapatkan berdasarkan fakta." kata dia.
Baca: Wiranto, Jonan, Susi dan Amran Sulaiman Terpental, Tak Muncul di Tim Kabinet Indonesia Maju
"Yang kami sampaikan ini adalah fakta yang terjadi dilapangan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena, BUMN Watch bukan eksekutor," ungkap Naldy.
Baca: Jadi Viral, Dua Pria Gebuki MC Orkes Dangdut di Surabaya Hanya Gara-gara Ini
Naldy Haroen menyarankan agar Erick Tohir mengevaluasi kembali holding yang telah dilakukan BUMN selama ini.
Karena, menurut Naldy, holding di BUMN yang selama ini terjadi hanya membuat pemborosan anggaran.
"Kita bisa lihat holding selama ini tidak membawa dampak yang positif kepada BUMN. Bahkan, holding tersebut terkesan menghabiskan anggaran. Seharusnya, yang namamya holding itu bukan dilakukan oleh perusahaan yang sejenis," tambah Naldy.
BUMN Wacth, lanjut Naldy, apabila diminta Erick Thohir mengaku siap membantu untuk memberikan masukan tentang apa dan dimana kelemahan-kelemahan dari perusahaan-perusahaan milik negara selama ini.
"Selama 10 tahun BUMN Wacth telah mengamati apa yang terjadi di perusahaan BUMN. Salah satu yang aneh adalah kalau BUMN nya bangkrut para Direksinya tetap kaya. Karena mereka tahu jika perusahaan itu bangkrut pasti akan di injek atau disubsidi lagi permodalannya oleh pemerintah," paparnya.
Ditambakan Naldy Haroen, tolak ukur suksesnya BUMN adalah saat musim tanam tiba nanti. Kalau pupuk dipasaran bagi para petani langka dipasaran itulah tanda-tanda BUMN telah gagal.
"Meskipun ada apakah harga pupuk lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET). Hal ini juga harus diantisipasi oleh Erick Thohir," katanya.
Lebih lanjut Naldy Haroen mengungkapkan, jika holding perusahaan itu tetap dijalankan Erick Thohir harus berani memangkas anggaran untuk jajaran Direksinya. Karena, dengan pemangkasan itu secara otomatis akan mengurangi pengeluaran anggaran pemerintah.
"Saya ambil salah satu contohnya. Untuk biaya perjalanan satu Direksi di salah satu BUMN bisa mencapai Rp200 juta/minggu," ujarnya.
"Kalau Erick berani memangkas itu saya salut. Jadi Erick Thohir jangan ragu dan gamang lagi untuk membenahi BUMN. Karena, saat ini BUMN adalah satu-satunya soko guru perekonomian kita," lanjut Naldy Haroen.