Optimalisasi NIK untuk Penyaluran Bansos, Bank Indonesia Gandeng Kemendagri, Pemda dan OJK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia bersama sejumlah kementerian, pemerintah daerah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rapat koordinasi denga tema “Inovasi dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Digital” di Kompleks Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Elektronifikasi itu nantinya akan menyentuh keluarga penerima manfaat (KPM) dana bantuan sosial (Bansos).

Baca: Penelusuran Sosok AF, Isteri Pensiunan TNI yang Dituduh Pasok Senjata untuk Aksi 22 Mei

Salah satunya adalah penggunaan NIK (nomor induk kependudukan) sebagai ‘unique identity’ KPM untuk mencairkan Bansos dan subsidi.

Lalu penggunaan biometrik sebagai autentifikasi alternatif yang diawali dengan pilot project.

“Misalnya dengan sidik jari atau pengindai wajah, karena problem di lapangan biasanya orang sudah antre lama tapi begitu autentifikasi mereka lupa personal identification number (PIN). Sedangkan optimalisasi NIK untuk unique id KPM kami sudah bekerja sama dengan Kemendagri menggunakan data kependudukan” ungkap Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (28/5/2019).

Untuk menunjang kebijakan itu Bank Indonesia siap menunjang infrastruktur di lokasi yang selama ini dianggap sebagai ‘blank spot’ yaitu dengan penyediaan mesin EDC offline atau menggunakan teknologi VSAT.

Baca: KPK : Kepala Kantor Imigrasi Mataram Terima Suap Rp 1,2 M dari WNA Australia dan Singapura

“Dan sebagai penunjang program tersebut, Bank Indonesia bersama Pemda, Pemerintah Pusat, dan OJK akan melaksanakan sosialisasi, pelatihan kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan kepada KPM untuk mewujudkan keluarga mandiri,” tegasnya.

Rakor tersebut antara lain dihadiri Menko PMK Puan Maharani, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Mendagri Tjahjo Kumolo.