Kamis, 2 Oktober 2025

Fundamental Nasional Lemah, Kondisi Ekonomi Rentan di Tahun Politik

"Prioritasnya adalah UU Sistem Perekonomian Nasional, UU BUMN dan UU Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional," sambungnya.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (tengah) didampingi Presiden PKS Sohibul Iman (kiri), Sekjen PAN Eddy Soeparno (kedua kanan) dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (7/9/2018). Dalam keterangan persnya Prabowo-Sandi beserta koalisi partai pengusung mengkritisi kondisi perekonomian bangsa pasca melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tahun politik, ekonomi Indonesia tengah berada pada kondisi rentan.

Analis ekonomi politik, Kusfiardi bahkan menilai Indonesia di rezim saat ini sedang mengalami kondisi kebangkrutan.

Menurutnya, kebangkrutan tersebut terlihat dari defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Parameter lain ialah keseimbangan primer APBN yang juga mengalami defisit. 

"Kebangkrutan itu menjadi indikator lemahnya fundamental ekonomi nasional," kata Kusfiardi di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Co-Founder FINE Institute ini memaparkan perlunya penanganan yang komprehensif dan terintegrasi agar bisa mewujudkan kemandirian ekonomi nasional serta mengatasi kebangkrutan.

Diantaranya ialah agenda legislasi untuk mengatasi situasi ini. 

"Prioritasnya adalah UU Sistem Perekonomian Nasional, UU BUMN dan UU Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional," sambungnya. 

Selanjutnya agenda legislasi tersebut perlu disinergikan dengan prioritas kebijakan substitusi impor. Adapun fungsinya, menurut Kusfiardi ialah demi memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Sementara untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, ia menilai perlunya pemisahan antara Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan. 

"Mungkin dibuat suatu lembaga tersendiri untuk mengurusi perpajakan Indonesia yang merupakan sumber pendapatan utama negara kita selain dari PNBP," terang Kusfiardi.

Perlunya integerasi antara eksekutif dengan legislatif juga dilontarkan oleh pengamat ekonomi Universitas Al-Azhar, Dina Nurul Fitria.

Menurutnya, visi misi calon presiden  harus bisa sejalan dengan Caleg DPR ataupun DPRD dari para pendukungnya.

"Visi misi calon presiden harus sejalan dengan partai pendukungnya," kata Dina. 

Potensi Indonesia

Sebagai negara kaya sumber daya alam, Indonesia memiliki segala potensi yang tersimpan, baik dari dalam perut bumi, permukaan ataupun maritimnya. 

Dengan kekayaan tersebut, bisa menjadikan Indonesia mandiri dalam arti bisa mengurus dirinya sendiri.

"Tinggal tata kelolanya saja," kata Direktur Indef, Enny Srihartati, Jumat (5/4/2049).

Menurutnya, negara besar seperti Cina hanya mengimpor sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batubara dari Indonesia. Sementara Indonesia mengekspor bahan mentah dan bahan setengah jadi.

Selanjutnya,  bahan jadi tersebut diimpor dari negara-negara industri.

Sementara politikus Partai Gerindra Biem Benjamin menegaskan pasangan Capres Cawapres 02 meletakkan fokus ekonomi pada misi pertamanya.

Menurutnya duet Prabowo Sandi, mencanangkan akan membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik ekonomi sesuai pasal 33 UUD 1945.

“Prabowo Sandi akan mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bersaing ditingkat dunia, karena kunci dari kemandirian ekonomi Indonesia saat ini ada di pucuk tertinggi sebuah negara yaitu presidennya," urainya.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved