Chatib Basri: Hanya di Indonesia Utang Dijadikan Isu Politik
Dalam forum yang sama, Mulyani mengakui pada masa kampanye masyarakat meributkan soal jumlah utang pemerintah yang menyentuh Rp. Rp 4.418,3 triliun.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri angkat bicara soal utang pemerintah yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini.
Menurutnya, hanya di Indonesia persoalan utang menjadi bahasan politik di masa kampanye jelang Pilpres 2019.
"Isu utang hanya dibahas di Indonesia, di negara lain tidak ada," kata Chatib saat ditemui usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).
Menkeu di era pemerintah Susilo Bambang Sudhoyono ini mencontohkan kondisi serupa yang terjadi di Yunani pada masa lalu. Namun, utang menjadi isu politik sebab negara tersebut mengalami krisis keuangan.
Baca: Dua Tokoh Berseberangan Berikan Dukungan untuk Rocky Gerung hingga Samakan dengan Ahok
Ia menjelaskan, saat itu, rasio utang Yunani terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 100 persen. Sementara rasio utang Indonesia tak sampai 30 persen dari PDB. Angka tersebut jauh di bawah batas maksimal sebesar 60 persen terhadap PDB.
Dalam forum yang sama, Mulyani mengakui pada masa kampanye masyarakat meributkan soal jumlah utang pemerintah yang menyentuh Rp. Rp 4.418,3 triliun.
"Orang-orang terobsesi bicara jumlah utang, pajak dan defisit, bukan bagaimana penggunaan instrumen fiskal dan kebijakan pemerintah menjaga ketahanan ekonomi kita di tengah tekanan yang ada," kata Ani di hadapan sekitar 700 investor lokal dan asing di acara MIF.
Diberitakan sebelumnya, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas soal utang pemerintah yang kian membengkak.
"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ucap Prabowo dalam dekrlasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019) lalu.
Rizal Ramli ikut mengkritik pemerintah yang mengandalkan impor dan menambahkan utang. Menurutnya, bunga untuk membayar utang bisa dialihkan ke bal lain seperti menjadi pengadaan lahan bagi para petani.
"Ini pemerintah satu hari utang baru Rp 1,24 triliun, satu hari lho, masih ada nih berapa bulan lagi, 100 hari lagi, kaliin aja tuh. Jadi pemerintah ini prioritasnya bikin seneng petani di Thailand, Vietnam, petani garam di Australia, yang kasih utang ke Indonesia, bunganya 8,5 persen paling tinggi di kawasan Asia Pasifik, negara lain yang bikin surat utang bunganya hanya 5-6 persen. Jadi investor internasional senang banget dengan Menkeu SPG Bank Dunia ini," ucap dia dalam diskusi publik "Jokowi Raja Impor ?" di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).
Ketika dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti pun enggan memberi komentar terkait pernyataan RR.
"Ngawur. Saya tidak perlu memberi komentar untuk penyebar hoax," kata Frans saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (30/1/2019).
