Pemerintah Bakal Siapkan Perumahan ASN dan TNI/Polri dalam Bentuk Rusunami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyatakan, rumah yang disediakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri akan bermodel rumah susun sederhana milik (Rusunami).

Alasannya, masih banyak ASN, TNI, Polri yang belum memiliki rumah pribadi.

"Catatannya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hampir sejuta jumlahnya, banyak yang tinggalnya masih di rumah dinas atau nyewa," katanya usai rapat terbatas di Kantor Presiden (Kanpres), Rabu (7/11).

Tapi, kata Bambang, proyek pemerintah ini akan lebih memberi perhatian kepada ASN, TNI, Polri yang belum memuliki rumah sama sekali. Adapun, skemanya itu dimungkinkan untuk DP 0%.

Bahkan, lanjut dia, masa pinjamannya bisa mencapai 30 tahun dan pembayaran cicilannya bisa sampai memasuki pensiun maksimum 75 tahun.

"Tapi dengan catatan, waktu pertama kali pengajuan pinjaman usia maksimum 53-55 tahun," kata Bambang.

Prosesnya bisa saja melalui auto debet dari gaji. Tapi secara prinsip, pemerintah saat ini masih menentukan skema apa yang ditentukan untuk fasilitas ini. Sebab, masih ada beberapa opsi yang menjadi pertimbangan.

Opsi itu mulai dari kombinasi dengan fasilitas tabungan perumahan rakyat (Tapera) atau memperluas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tapi juga ada untuk ASN, TNI, dan Polri.

"Kalau FLPP kan ada batas penghasilan, Rp 4 juta-7 juta, akhirnya OJK memberikan pendapat mungkin bisa pajaknya diperkecil," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Tapi yang pasti skema FLLPP untuk ini akan mirip dengan MBR. "Sekarang bunganya 5%, tapi mungkin bisa diturunkan," terang Basuki.

Baca: Jokowi Minta Proses Pembangunan Rumah Bagi ASN Dipercepat

Tapi secara prinsip, Bambang bilang, berdasarkan hasil ratas tadi ada beberapa hal yang butuh dikuatkan guna fasilitas bisa dijalankan cepat. Pertama, dukungan pemerintah agar beban ASN, TNI, Polri menjadi lebih ringan.

Kedua menjadi penting adalah penyediaan lahan, karena pemerintah menginginkan pembangunan rumah dengan skala besar tidak bersifat individu tapi mungkin tidak di dalam satu kompleks baik terutama kita arahkan kompleks apartemen atau rusun. "Tidak landed house," tegas dia.

Ketiga, persiapan skema khusus untuk ini yang perlu dukungan pemerintah agar beban pinjaman atau cicilan jadi lebih ringan. Keempat, upaya penyediaan lahan terutama lahan dikuasai negara, atau lahan yang sekarang dipegang kementerian/lembaga untuk bisa didorong menjadi perumahan terutama rusun atau apartemen untuk ASN, TNI, Polri.

Asal tahu saja, Wakil Menteri Keuangan Madiasmo menambahkan, pihaknya sudah mulai menginventarisir tanah kosong milik negara yang kemudian dikoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian ATR/BPN. "Ya ini kita sinkronkan lagi, kita utilisasi, terutama yang unutilized," jelas dia.

Setelah proses inventarisir selesai, nantinya akan diberikan ke Kementerian ATR/BPN untuk dipetakan mana yang akan dibangun rumah. Bambang bilang, tanah yang akan dipilih nantinya tidak akan jauh dari pusat kota dan dekat dengan fasilitas transportasi umum.