Petikan Wawancara dengan Anggota Komisi VII DPR: 'Isu BBM Jangan Digoreng Jadi Kepentingan Politik'

Itu alasan sah untuk menaikkan BBM, akan muncul. Saya dapat memahami BBM bersubsidi terutama solar dan premium, itu konsumsi semua truk di Indonesia pakainya solar, truk sebagian besar dipakai angkut barang dari sentra produsen ke sentra konsumen, dari gudang ke pasar. Kalau solar naik, ongkos angkut barang akan naik seketika, harga eceran di pasar supermarket modern naik, semua barang-barang naik.

Kalau Presiden sangat hati-hati menaikkan BBM sangat dipahami karena concern daya beli masyarakat, ini kebetulan terjadi di tahun politik, orang sah saja menitikberatkan apa namanya kebijakan politik, tetapi saya bicara sisi ekonomi bahwa demikian adanya tentang kekhasan komoditas BBM di Indonesia.

Pertamina tidak akan merugi?

Terjadi subsidi silang namanya, dari satu komoditas lain, Pertamina boleh untung dari pertamax dex, pertamax series, keuntungan itu disubsidi untuk menjual solar atau premium, memang rugi iya jual premium dan solar, tapi Pertamina ini kan alat negara, hitung-hitungannya kantong kiri dan kanan.

Sebagai perusahaan yang bayar dividen ke negara tiap tahun, dari kewajiban dividen itu dipotong. Jadi gak ada masalah dengan Pertamina, Pertamina perusahaan negara bukan swasta.

BBM jadi isu politik?

Jangan sampai isu BBM digoreng untuk senjata politik untuk menyerang pemerintah, siapapun presidennya tidak bisa sembrono menaikkan BBM tanpa melihat dampaknya terhadap penurun daya beli dan bertambahnya masyarakat miskin.

Tapi untuk jangka panjang, masyarakat kita harus kita edukasi bahwa sekarang ini kondisi migas kita tidak seperti dulu, di mana produksi minyak kita masih tinggi, kita masih anggota OPEC dan banyak ekspor minyak mentah, sekarang, produksinya rendah, sehingga harus diimpor minyak mentah itu dari luar, demikian juga dulu kilang-kilang minyak cukup untuk menghasilkan BBM yang dibutuhkan rakyat, sekarang separuh BBM harus diimpor.

Premium naik berisiko secara ekonomi dan politik?

Berisiko secara ekonomi karena akan menaikkan inflasi, mengurangi daya beli, menambah jumlah orang miskin, ini bisa memperlesu ekonomi.

Tetapi, dengan tetap subdisi, pengeluaran masyarakat tidak bertambah untuk membeli BBM itu, tapi kalau BBM naik pengeluaran masyarakat akan naik hanya untuk keperluan BBM. sehingga menghilangkan kesempatan untuk memberi barang yang lain, itu menyebabkan roda produski akan menurun. pertumbuhan ekonomi bisa menurun, dampaknya macam-macam.

Secara politik?

Sah-sah saja pemerintah tidak menaikkan harga untuk dukungan politik, itu dampak dari kebijakan tidak kenaikkan harga itu hal yang biasa saja. Tapi, dari sisi rasionalitas ekonomi, kebijakan itu sudah tepat. Tapi, saya berikan catatan, suka tidak suka BBM ini pada akhirnya harus dinaikkan. Tidak bisa terus menerus dijual dengan subdisi, pada saatnya subsidi harus dihilangkan.

Tentunya saat daya beli relatif inggi, infrastruktur angkutan umum sudah bagus, sehingga ketika BBM naik, ngapain naik motor, kan angkutan umum bagus tersedia, sehngga rakyat lebih senang naik angkutan umum, ini butuh proses.

Menteri ESDM Jonan sempat akan menyesuaikan premium naik 7 persen, tapi batal, kenaikan ICP 25 persen, menurut anda bisa berdampak signifikan?

Jelas kenaikannya kecil dari sisi angka ya, tapi dari sisi sosial politik, gedenya luar biasa, seperti yang saya katakan, BBM naik 10 persen, barang yang naik bisa tiga kali lipatnya, sekalipun naiknya tidak banyak, dampaknya terhadap kebutuhan pokok rakyat melebihi kenaikan harga BBM itu.

Baca: Baru 30 Menit Diumumkan, Presiden Jokowi Minta Kenaikan Harga BBM Premium Ditunda