Budi Karya Bantah Jual Proyek Infrastruktur Sektor Perhubungan ke Swasta
Dua sistem tersebut juga diterapkan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak ada niatan pemerintah menjual infrastruktur kepada swasta.
Budi menjelaskan yang diterapkan pemerintah adalah sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun sistem konsesi yang memberikan tanggung jawab kepada kontraktor untuk menyediakan pelayanan infrastruktur hingga pengoperasian.
Dua sistem tersebut juga diterapkan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kita memiliki konsep profesional. Kalau dikatakan selama ini pemerintah menjual infrastruktur kepada swasta, kepada BUMN itu tidak benar yang kita lakukan adalah kerjasama konsesi. Ada juga KPBU," kata Budi Karya di Graha CIMB, Jakarta Selatan, Selasa (28/8/2018).
Pemerintah akan melakukan kajian terlebih dulu sebelum mengesahkan kerjasama dan menerapkan pembayaran secara berkala atau availability payment.
Baca: Vespa Kenalkan Primavera Yacht Club Versi 150 CC, Harga Jualnya Rp 42 Juta
"Itu dilakukan apabila ada investasi yang besar, dipukul oleh BUMN atau swasta maka Pemerintah memberikan availability payment dalam lima, sepuluh atau lima belas tahun," ungkap Budi Karya.
Di sektor transportasi, kerjasama tersebut berlaku di seluruh sektor mulai dari perhubungan darat, laut, udara dan yang terbaru adalah kereta api seperti misalnya LRT Jabodebek.
"Dunia kereta api selama ini dibayangkan semuanya adalah APBN. Kami bersama BUMN tidak gentar, LRT Jabodebek dikelola oleh korpotasi," ujar Budi Karya.
Kemudian dana yang seharusnya digunakan untuk proyek kereta api tersebut bisa dialihkan untuk percepatan pembangunan transportasi lainnya khususnya di luar Jawa.
"Dana-dana yang tadinya kita gunakan untuk mengelola komersial kita akan gunakan untuk tempat itu," kata Budi Karya.
