Ketua DPR Minta Kemenhan Serius Dukung Industri Pertahanan Lokal

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai industri pertahanan dalam negeri mendapat dukungan serius Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI karena mampu memberikan nilai tambah signifikan terhadap negara, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun perputaran ekonomi nasional.

"Kalau BUMN tidak mampu maka lebih baik diajak berembuk para pelaku industri pertahanan swasta agar bisa dikerjakan di dalam negeri," kata Bamsoet dalam acara Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) di Jakarta, Rabu, (21/2/2018).

Dia mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan pertahanan dan kemanan nasional jangan hanya bergantung pada industri luar negeri karena produsen Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di dalam negeri sudah cukup mumpuni, baik yang  ‎BUMN maupun swasta.

"Saya dapat informasi hampir 80 persen peralatan pertahanan impor namun sampai ke Indonesia hanya ganti merek. Kita tidak boleh membohongi diri sendiri," katanya.

Bamsoet mengatakan jika pengadaan Alutsista Indonesia mengadakan impor maka kekuatan pertahanan indonesia akan dapat dibaca negara lain. Data data pembelian Alutsista akan terekam negara lain sehingga bisa memperhitungkan kekuatan Indonesia.

Dia menjanjikan akan meminta Komisi I DPR RI agar memperhatikan pengadaan alutsista. Impor Alustisista hanya bisa dilakukan jika produsen dalam negeri tidak dapat memproduksinya.

"Saya salut setelah melihat pameran Pinhantanas ternyata kita mampu membuat alat pertahanan sendiri seperti kapal tempur bawah laut, industri bom, dan mobil jihandak padahal setahu saya pengadaannya untuk Polri di impor dari luar negeri," tuturnya.

Baca: Perusahaan di Guangzhou Sukses Ciptakan Taksi Terbang Otonom, Jarak Tempuh Hingga 15 Km

Bambang juga mengatakan, kekuatan militer Indonesia harus terus digenjot dengan menggandeng produsen lokal. ‎Saat ini kekuatan militer Indonesia masuk dalam 14 besar di dunia dan diyakini bisa masuk 10 besar namun harus ditopang dengan dana yang besar.

"Anggaran pertahanan Indonesia tiap tahun terus meningkat, di APBN 2018 alokasinya senilai Rp107 triliun, dan Rp15 triliun dialokasikan untuk membeli Alutsista," katanya.

Di tempat sama, Ketua Harian Pinhantanas, Mayjen (purn) Jan Pieter Ate mengatakan terdapat dua pelaku utama dalam Industri pertahanan yakni dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.‎

Kedua pelaku tersebut menurutnya bersinergi memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) di Indonesia dan Pinhantanas bertindak sebagai payung bagi Badan Usaha Milik Swasta penyedia Alpalhankam.

"Menurut hasil inventarisasi Pinhantanas, ada 81 pelaku usaha swasta yang berkecimpung dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dalam negeri. Mulai dari pabrik pembuat kapal di Tanjung Priok, Pembuat radio komunikasi, sistem manajemen perang, hingga bom untuk pesawat tempur," kata dia.