BPH Migas Bidik 73 Titik Penyalur BBM Satu Harga pada 2018
BPH Migas menargetkan di tahun ini jumlah titik penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga meningkat dari 54 menjadi 73 titik.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menargetkan di tahun ini jumlah titik penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga meningkat dari 54 menjadi 73 titik.
Kepala BPH Migas Fansurullah Asa menerangkan, rata-rata daerah penyalur BBM satu harga berada di luar Pulau Jawa dan diprioritaskan di wilayah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal).
Dengan makin banyaknya wilayah penyalur BBM satu harga, Fansurullah optimistis, ketersediaan dan distribusi BBM satu harga bisa merata di seluruh tanah air.
Baca: Stadion GBK Dirusak Penonton, Menteri Basuki Menangis
“Setelah kita petakan, kita ingin mewujudkan kedaulatan lebih awal dari 54 menjadi 73 titik di 2018,” ungkap Fansurullah Asa usai audiensi dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).
Menambah Sub Penyalur
Fansurullah menambahkan, untuk mempercepat distribusi ke berbagai daerah 3T, BPH Migas juga membuat terobosan dengan memperbanyak jumlah sub penyalur BBM.
Sub penyalur BBM ini membutuhkan investasi yang jauh lebih murah dari SPBU pada umumnya yakni di kisaran Rp 50 juta-Rp 100 juta. Sedangkan untuk SPBU, biaya investasinya sekitar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar.
“Saat ini yang sudah berlaku seperti di Asmat Papua, bupati juga sudah mengajukan 170 lokasi,” jelas Fansurullah.
Lanjut Fansurullah, dengan modal yang relatif kecil itu, pendanaannya bisa berasal dari koperasi atau BUMDes. Namun BPH Migas membatasi perharinya kapasitas volume BBM yg tersedia hanya 1.000 liter perhari untuk tiap satu sub penyalur.
“Dengan modal 50 juta bisa balik modal 2 tahun, BPH Migas batasi kapasitas sehari hanya 1.000 liter,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, menyambut baik rencana tersebut, karena menurutnya itu bisa menggerakkan UKM dan menciptakan wirausaha baru di lingkup kecamatan.
“Itu usulan yang bagus, karena mendorong UKM dan wirausaha, sub penyalur itu nantinya bisa diakses di tiap kecamatan,” pungkas Zulkifli.
