Kementerian PUPR Siapkan Proyek Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Anggaran Upah Rp 11,24 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun proyek Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang bersifat padat karya.

Melalui program itu Pemerintah memberikan porsi besar bagi masyarakat untuk aktif di pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

“Program padat karya tahun 2018 dirancang untuk mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (5/1/2018).

Basuki menyebut alokasi anggaran untuk upah tenaga kerja Rp 11,24 triliun. Gaji dibayarkan setiap harinya mencapai Rp 2,4 triliun untuk semua tenaga kerja yang masuk di program padat karya.

"Upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp 2,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp 11,24 triliun,” jelas Basuki.

Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran Rp 11,24 triliun dari total Rp 107,3 triliun di 2018 untuk program padat karya cash. Program padat karya sebagian besar mencakup sektor Sumber Daya Air seperti percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat ( Pamsimas).

Baca: Ambisi Jack Ma Akuisisi MoneyGram Terbentur Restu Pemerintah AS

Baca: Program Mata Najwa Nongol Lagi, Tapi Kini Pindah ke Trans7

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso mengungkapkan mulai minggu ketiga Januari 2018 ini Kementerian PUPR akan melaksanakan proyek padat karya di 12 kabupaten yang tersebar di 10 Provinsi.

12 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat, Muko-muko di Bengkulu, Musi Rawas di Sumatera Selatan, Lampung Tengah di Lampung, Kota Serang di Banten, Majalengka di Jawa Barat, Sragen, Grobogan, dan Cilacap di Jawa Tengah, Gorontalo di Provinsi Gorontalo, Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, dan Konawe di Sulawesi Tenggara.