Dirut BEI: Pilkada Serentak 2018 Tidak Akan Ganggu Iklim Usaha
Kendati tahun depan pelaksanaan Pilkada Serentak di 171 daerah, tidak akan secara langsung berdampak pada iklim usaha di tanah air.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, mengatakan kendati tahun depan pelaksanaan Pilkada Serentak di 171 daerah, tidak akan secara langsung berdampak pada iklim usaha di tanah air.
“Lagi jika menilik sejarah dari 2004, Pemilihan Gubernur DKI, dan sekarang 2018 ada Pilkada, tidak ada gejolak sama sekali, apalagi tadi Kapolri sudah jamin, selama TNI dan Polri kompak, ekonomi membaik, mestinya insya Allah gak ada masalah,” ujar Tito di Gedung Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta.
Lebih lanjut, Tito menambahkan, ajang Pilkada seharusnya tidak lagi ada gejolak karena sudah pernah melewati ajang pesta demokrasi sebelumnya.
Baca: Patut Dicontoh: Mesin ATM untuk Sedekah
Namun, yang menjadi catatan Tito, secara kebetulan ajang Pilkada Serentak berbarengan dengan pembayaran pajak. Ajang pesta demokrasi itu digadang-gadang menelan dana sekitar Rp 45 triliun.
“Waktu Pilkada di 171 daerah biayanya hampir Rp 45 triliun bersamaan dengan pembayaran pajak, nah ini saja yang mesti diantisipasi dari perbankan. Secara politik tidak terganggu,” tambah Tito.
Sebagai gambaran, Indonesia akan menggelar ajang pesta demokrasi tahun depan. 171 daerah yang tediri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.