Jokowi Minta APBN 2018 Fokus dalam Pengentasan Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran menteri Kabinet Kerja untuk menyusun APBN 2018 yang lebih difokuskan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kemiskinan.

"Anggaran yang berkaitan dengan ini (kemiskinan) agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Selain itu, Jokowi pun meminta seluruh menterinya untuk mengatasi persoalan pengangguran dan ketimpangan yang terjadi di Tanah Air, dengan bersinergi serta mengatasi hambatan perizinan investasi.

"Berkaitan dengan ketimpangan, saya kira mulai Oktober ini akan dimulai masalah hutan sosial, bank wakaf mikro, arahnya harus ke arah-arah itu," papar Jokowi.

Diketahui Sidang Kabinet Paripurna berlangsung sekitar pukul 14.15 WIB yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri serta petinggi lembaga.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini tingkat kemiskinan Indonesia masih sebesar 10,64 persen.

Meski secara persentase angka tersebut merupakan yang terendah yang pernah dicapai, jumlah penduduk miskin tersebut masih setara dengan 27,77 juta jiwa.