Dirut PLN: Saya Mantan Bankir, Saya Tahu Hak dan Kewajiban

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir memastikan keuangan perusahaan tetap terjaga baik, meskipun hingga saat ini utang yang dimiliki mencapai Rp 290 triliun.

Menurut Sofyan‎, surat Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait risiko keuangan PLN, merupakan suatu yang wajar dan hanya bentuk memastikan kemampuan perseroan dalam membayar utang.

"Ini simple, teknis, tidak ada masalah dan biasa dilakukan sama Menteri Keuangan, Dirjennya juga selalu mengingatkan, Pak Dirut hati-hati covenant dengan World Bank. Jadi‎ tidak ada yang perlu dikawatirkan sebenarnya, saya mantan bankir saya tahu hak dan kewajiban," tutur Sofyan, Jakarta, Kamis (29/9/2017) malam.

Sofyan menjelaskan, kekhawatiran Menkeu terhadap keuangan PLN karena harga tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini tidak boleh dinaikkan dan harga energi primer seperti batubara mengalami kenaikan. Di satu sisi, keuntungan perseroan dipandangnya terjadi penurunan.

"Tapi jangan salah, kelihatannya saja memang laba kita turun dan mengkhawatirkan, tapi kami lakukan efisiensi, mencapai Rp 42 triliun dan di daerah terpencil tadinya gunakan diesel, kami sudah buat jaringan sehingga itu bisa dibuat saluran sampai ke daerah terpencil," tutur Sofyan.

Dengan melakukan efisiensi di segala lini dan ‎memiliki modal mencapai Rp 900 triliun, Sofyan menyakini, kemampuan perseroan dalam membayar utang-utangnya dapat dijalani dengan baik, tanpa adanya potensi gagal bayar.

"‎Kami sudah lakukan revaluasi aset, modal kami naik jadi Rp 900 triliun dan aset Rp 1.300 triliun terbesar, ini kekuatan kami, dengan nilai sebgini kami bisa pinjam uang sampai Rp 2.000 triliun," tuturnya.

Mengenai harga batubara yang mengalami kenaikan, PLN memiliki strategi agar harga tersebut tidak menjadi beban yang besar dengan membangun zonasi energi primer. Misalnya, PLTU yang berada di Sumatera, maka bahan bakunya tetap dari Sumatera, sehingga biaya transportasi menjadi murah.

"Untuk gas, kami sedang rancang bangun infrastrukturnya buat efisiensi. Pembangkit kami kontrak saat ini PPA (power purchase agreement) 4 sen sampai 5 sen, China itu sekitar 6 sen dan Jepang 7 sen. 1 sen untuk 1.000 mega watt, efisiensinya Rp 1 triliun per tahun, kalau 2 sen maka Rp 5 triliun per tahun," paparnya.