Sosok Dirjen Perhubungan Laut Harus Memiliki Pengalaman dan Kompetensi

TRIBUNNEWS.COM - Posisi Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan diharapkan diisi sosok yang memiliki kompetensi dan berpengalaman.

Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Capt. Hasudungan Tambunan M.Mar, berharap kekosongan pada pucuk pimpinan di Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub nantinya dapat diisi oleh profil yang benar-benar memahami dan berpengalaman di bidang perhubungan laut.

"Siapapun dia harus yang benar-benar berasal dari SDM Perhubungan Laut itu sendiri yang telah pernah mengemban tugas dalam perangkat Perhubungan Laut, maupun tugas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perhubungan Laut, serta harus punya dedikasi yang tinggi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.

Sekedar diketahui, kekosongan jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak hanya menarik diikuti perjalanannya menjelang assessment 15 calon yang lolos seleksi administrasi,  tapi jauh lebih daripada itu hal tersebut menyisakan pekerjaan rumah bagi para calon Direktur Jenderal nantinya.

Anggaran tahun berjalan Direktorat Perhubungan Laut yang mencapai Rp11,56 triliun jauh lebih besar jika dibandingkan 19 kementerian. Kementerian Kelautan dan Perikanan saja hanya memiliki budget Rp10,1 triliun.

Anggaran di Ditjen Perhubungan Laut pada 2017 dialokasikan untuk bidang lalu lintas dan angkutan laut Rp 3,96 triliun, bidang pelabuhan dan pengerukan Rp2,3 triliun, kenavigasian Rp1,48 triliun, , bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Rp111,4 miliar, bidang Perkapalan dan Kepelautan Rp68,9 miliar, dan anggaran untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp3,6 triliun.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak saja besar dalam aspek budget, tetapi juga mewakili kedaulatan negara di atas 24.046 kapal niaga Indonesia (data 2016) yang berlayar di laut Indonesia yang mewakili 2/3 luas wilayah NKRI secara keseluruhan. 

Dengan begitu, sang Direktur Jenderal Perhubungan Laut adalah gambaran seorang admiral yang memiliki armada dengan jumlah yang jauh melebihi armada TNI AL Republik Indonesia, dan dengan jumlah pelaut di atasnya bisa mencapai ratusan ribu personel. Di masa perang, kekuatan armada niaga ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat.

Sekedar mengingat, Ali Sadikin merupakan gambaran Menteri Maritim di masa lampau.

Dengan begitu, menjadi Dirjen Perhubungan Laut bukan hanya orang yang sekedar memiliki keinginan menjadi Dirjen, melainkan dibutuhkan orang yang ditugaskan oleh bangsa, institusi dan konstituennya untuk mengemban amanah tersebut.

Sosok Dirjen Perhubungan Laut nantinya adalah orang menjadikan maritim sebagai jalan hidupnya atas dasar sukarela dan kecintaan, bukan materi.

Hasudungan juga menyinggung terkait kecilnya alokasi dana untuk bidang Perkapalan dan Kepelautan, KPI berharap agar anggaran untuk perkapalan dan kepelautan dapat diperbesar terutama untuk sektor kepelautan, sehingga nanitnya lahir SDM yang unggul dalam mengemban tugas dan kerja Perhubungan Laut.

“Untuk ini dibutuhkan seorang Dirjen Hubla yang punya kapasitas seperti saran saya tadi di atas, sehingga dapat menyusun budget yang sesuai dan tepat dengan kondisi dan kebutuhan perhubungan laut dalam mendukung mewujudkan cita-cita pemerintah. Semoga yang terbaik yang akan menjadi pemimpin dunia maritim untuk bangsa dan rakyat Indonesia.”

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Indonesia (Forkami), James Talakua mengatakan, pihaknya terpukul dengan terjadinya OTT terhadap Dirjen Perhubungan Laut beberapa waktu lalu.

Forkami yang merupakan satu-satunya LSM berbasiskan maritim di Relawan Jokowi-JK, telah memberikan banyak memberikan masukan kepada pemerintah baik kepada Kemenhub, KKP dan Kemenko Maritim.