Pengamat: Realisasi Proyek Infrastruktur Belum Memuaskan
Banyaknya kendala membuat pembangunan infrastruktur diperkirakan masih mencapai 1/3 dari total kebutuhan.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, Saat ini infrastruktur masih belum dapat mendukung daya saing. Indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2015-2016 berada di ranking 64.
Karena itu, "Pembangunan jalan tol dan infrastruktur lain kita dorong untuk memberikan berkontribusi daya asing," kata Herry.
Dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia waktu tempuh kendaraan di jalan masih kalah.
Jika di Malaysia dalam 100 kilometer (km) dapat dijangkau dalam 1,5 jam, di Indonesia rata-rata dalam waktu 2,75 jam. Ini merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan.
Pembangunan jalan tol baru tahun 2015-2019 ditargetkan sepanjang 1,060 kilometer (km), dengan kebutuhan inveatasi mencapai Rp 167,4 triliun. Tol-tersebut tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, kalimantan dan sulaweai.
Berdasar data Kemenerian Pu-Pera, pada tahun 2015 lalu panjang jalan tol yang selesai dibangun mencapai 132 km, tahun 2016 176 km.
Tahun 2017 ini ditargetkan dapat terselesaikan 568 km, tahun 2018 1183 km, dan tahun 2019 menjadi 1852 km.
Dalam RPJMN tahun 2015–2019 disebutkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur melalui APBN dan APBD hanya mampu menutupi sebesar 41,3% dari kebutuhan atau sekitar Rp 1.978,6 triliun.
Sisanya diharapkan dari keterlibatan pendanaan BUMN sebesar 22,2% atau Rp 1.066,2 triliun. Sedangkan swasta sebanyak 36,5% atau sekitar Rp 1.751,5 triliun.
Hingga tiga tahun berjalan, pendanaan infrastruktur melalui dana pemerintah masih jauh dari harapan.
Di tahun 2015, realisasi anggaran infrastruktur yang berasal dari APBN mencapai Rp 290 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 313,5 triliun, dan tahun ini teralokasi sebesar Rp 346,6 triliun. Angka ini masih jauh dari kebutuhan yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun.
Menurut Herry ada beberapa terobosan yang dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.
Di antaranya adalah pengembangan skema pembiayaan-pembiayaan baru. Disampingnya itu ada pula sinergi BUMN.
Reporter: Handoyo