Freeport Baru Akan Bangun Smelter Kalau Kontraknya Diperpanjang Pemerintah RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan, pihaknya baru akan membangun smelter seperti kewajiban yang diminta Pemerintah RI jika perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini sudah mendapat kepastian kelangsungan usaha mereka di Indonesia.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI meminta kepastian perpanjangan izin usaha yang sedianya berakhir di tahun 2021.

Adapun permintaan tersebut dimaksud sebagai bentuk komitmen dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, berkapsitas 2,2 juta ton.

Chappy Hakim menyatakan Freeport berkomitmen membangun smelter.

Namun dia menuntut ada kepastian perpanjangan kontrak sebagai jaminan. Alasannya karena pembangunan smelter yang akan direalisasikan di Gresik berhubungan dengan aspek pendanaan.

"Sebenarnya Freeport komitmen membangun smelter. Namun menentukan kepastian lokasi memang ada pertimbangan untuk diselesaikan terlebih dahulu, antara lain kepastian perpanjangan kontrak berhubungan dengan dana," ungkapnya saat RDP dengan Komisi VII DPR, Rabu (7/12/2016).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyatakan berdasarkan status 6 Desember 2017 ini, Freeport baru mengeluarkan US$ 212,85 juta untuk membangun smelter.

"Kalau dilihat dari komitmen apa yang dilakukan Freeport, mereka sudah catatkan komitmen US$ 1,3 miliar. Sampai saat ini kemajuannya baru menyerap US$ 212,85 juta. Sehingga belum kelihatan sekali fisik bangunannya. Tapi perjanjian sewa lahannya (dengan Petrokimia Gresik) sudah dilakukan," tandasnya.

Reporter: Pratama Guitarra