Pertamina Punya Kemampuan Operasikan Lapangan Migas di Laut Dalam

Namun, menurut Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina, secara umum seluruh blok yang dikelola Pertamina yang berasal dari operator sebelumnya mempunyai kinerja yang lebih baik.

"Untuk CPP (Central Processing Plant), itu hanya satu dari sekian banyak blok dan pengelolaannya pun tidak pure oleh Pertamina, tetapi secara bersama dengan BUMD setempat," tandas Syamsu.

Fahmi Radhi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan Blok WMO dan ONWJ meningkat produksinya setelah diambil Pertamina.

Sebagai BUMN migas yang 100 persen sahamnya dikuasai negara, tambah Fahmi, Pertamina harus diberikan privildege untuk mengelola lahan migas yang kontrak sudah berakhir.

Pertamina, lanjut Fahmi, merupakan representasi negara dalam pengelolaan sumber daya migas, seperti diamanatkan pasal 33 UUD 1945.

Akibat kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang sangat liberal menyebabkan Pertamina selalu kalah bidding dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kontraktor asing sehingga Pertamina tidak diberi kesempatan untuk mengelola lahan migas di negeri sendiri.

“Mestinya semua komponen bangsa harus mendukung Pertamina untuk mengelola lahan migas di negeri sendiri,” tandas dia.