Jumat, 3 Oktober 2025

‎BKPM : Soal Pajak Google Harus Dilakukan Hati-Hati, Jangan Sampai Dipermalukan Seperti Inggris

BKPM memandang persoalan Google yang tidak mau diperiksa pajaknya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus dilakukan secara hati-hati.

Kompas Images
Logo Google di kantor Google Indonesia 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memandang persoalan Google yang tidak mau diperiksa pajaknya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), harus dilakukan secara hati-hati.

‎Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, persoalan internet dan perusahaan jasa digital yang beroperasi secara global merupakan tantangan yang dihadapi semua negara, sehingga diperlukan koordinasi yang erat antar negara untuk mencari solusi.

"Ini dihadapi semua negara, contohnya pemerintah Inggris juga ngos-ngosan ngejar (pajak) Google, sampai Mentri Keuangan mereka dipermalukan ketika mengumumkan sudah berhasil tetapi dikritik, kok cuman segitu, kecil sekali (pajak yang didapat dri Google)," tutur Tom di gedung BKPM, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Menurut Tom, Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berkoordinasi dengan negara-negara anggota G20‎, untuk mencari solusi terkait pajak perusahaan jasa digital berskala global.

"Sudah banyak kemajuan, persoalan ini engak ada jalan pintas, harus berkoordinasi secara erat antar negara dan ini sudah menjadi tantangan global," tutur Tom.

‎Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) menolak diperiksa oleh petugas pajak karena selama ini mangkir menyetor pajak di indonesia.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved