Pemerintah Jokowi Mulai Fokus ke Energi Baru dan Terbarukan

TRIBUNNEWS, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menjadikan sektor energi baru terbarukan sebagai fokus mewujudkan politik ketahanan energi bersih, demi melepas ketergantungan nasional terhadap tren harga minyak dan batu bara.

Pakar Energi Terbarukan Universitas Darma Persada, Kamaruddin Abdullah menilai pelaksanaan pemanfaatan energi bersih dan terbarukan tersebut terlihat dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM.

“Hal ini terlihat dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian yang mencapai Rp 8,5 triliun, paling besar dialokasikan ke Ditjen Migas Rp 2,9 triliun disusul Ditjen EBTKE sebesar Rp 2,1 triliun. Mulai ada peralihan yang signifikan,” ujarnya dalam Focus Group Discussion tentang Reorientasi Paradigma Politik Kebijakan Energi Nasional yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Angkatan 49 dan Universitas Darma Persada di Jakarta (23/2). 

Menurut Kamaruddin, harga energi terbarukan tidak dipengaruhi harga minyak bumi dan batu bara internasional. Selain itu, harga energi terbarukan relatif tetap selama masa konsesi sehingga mengurangi risiko APBN atas kenaikan subsidi.

Selain itu, lanjut dia, pasokan bahan baku energi terbarukan seperti surya, angin, hidro, biomassa, panas bumi dan laut merupakan hal yang tidak bergantung pada pasokan dari negara lain sehingga menjamin ketahanan energi nasional.

“Saya melihat sejak 2013 sudah ada kebijakan tarif beli listrik atau feed-in-tariff yang dihasilkan dari energi baru dan terbarukan. Hal ini sangat mendukung investasi pada pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Ikatan Keluarga Alumi Lemhannas RI XLIX (IKAL 49), Sampe L Purba, menilai upaya pemerintah Jokowi untuk beralih kepada energi baru dan terbarukan dalam persepektif ketahanan energi memiliki arti penting karena merupakan salah satu faktor utama dalam perekonomian negara dalam memproduksi barang dan jasa.

“Apabila energi tidak tercukupi, maka tingkat produktivitas ekonomi suatu wilayah akan menurun. Jika hal ini terus berlanjut sampai ke tingkat nasional, maka target pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meleset dari yang ditetapkan. Kalau energinya tidak mencukupi, bagaimana perekonomian bisa tumbuh,” ungkapnya.

Menurut Sampe, arah kebijakan politik tentang energi nasional memerlukan kajian dalam kerangka re-orientasi. Kebijakan pengelolaan energi nasional harusnya bertumpu pada tiga pilihan tujuan yaitu ketahanan, kemandirian dan kedaulatan.

“Dalam proses implementasi untuk mencapai tujuan kebijakan energi nasional perlu dikombinasikan dengan dinamika kondisi energi global yang akan berdampak pada penyesuaian dan perubahan orientasi atas kebijakan yang ada, sehingga dapat terkendali dampaknya pada ketahanan energi nasional secara jangka panjang,” papar Sampe.

Sementara itu, Rektor Universitas Darma Persada, Dadang Solihin, memaparkan, pengembangan energi alternatif dan terbarukan merupakan bagian terintegrasi dalam konteks energi nasional yang memerlukan kebijakan bauran energi dengan melibatkan perguruan tinggi dan industri yang didukung oleh adanya insentif dan alokasi anggaran.

“Kita harapkan agar pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan energi selalu berorientasi pada ketahanan menuju kemandirian dan kedaulantan energi nasional yang berkesinambungan” ucap Dadang.

Selain Rektor Universitas Darma Persada, forum diskusi ini dihadiri pula oleh Ketua IKAL 49 Boedhi Setiadjid, Mayjen TNI (Purn) Hadi Suprapto dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dan pengamat kebijakan energi Hanan Nugroho.