KSPI: Pemerintah Jangan Tutup-tutupi Data PHK Buruh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sedang menutup-nutupi kejadian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ‎sikap Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang tidak mengumumkan telah terjadi PHK atas ribuan buruh disebabkan dua faktor.

Pertama, kata Said, pemerintah takut dianggap gagal dalam menjalankan paket kebijakan ekonomi dalam mengatasi kelesuan perekonomian dalam negeri.

"Sekarang sudah ramai di media tentang PHK, tetapi Pemerintah belum juga mengumumkan angka PHK sedikit demi sedikit," ujar Said, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

‎Sedangkan faktor kedua, Said menuturkan yaitu ketidakmampuan Pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat akibat kebijakan upah murah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 Tentang Pengupahan.

Terlebih masih mahalnya sejumlah harga barang, ongkos transportasi dan sewa murah walaupun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah diturunkan oleh Pemerintah.

"Hal ini diperparah dengan sikap pengusaha yang menyatakan tidak ada efek apapun di sektor rill dari paket kebijakan ekonomi," ucap Said.

‎Menyikapi adanya gelombang PHK ini, Said bersama para buruh melakukan aksi demo di Istana Negara yang dilakukan oleh 35 ribu buruh untuk mendesak pemerintah dalam ‎bertindak cepat menghentikan PHK massal, mencabut PP 78/2015, menaikkan upah 2016 sebesar Rp 3,7 juta dan mengganti komponen KHL menjadi 84 item.