BI: Ketahanan Sistem Perbankan Masih Kuat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyebutkan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan pada November 2015, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat sebesar 21,1 persen, sementara rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berada di kisaran 2,7 persen secara kotor atau 1,3 persen secara bersih.

Sementara itu, dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,8 persen year on year (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2015 tercatat sebesar 7,7 persen yoy.

"Ke depan, perlu diantisipasi adanya tekanan likuiditas sebagai dampak operasi keuangan Pemerintah dan perlambatan pertumbuhan DPK," kata Tirta di Jakarta, Kamis (14/1/2016)

Pada tahun 2016, bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap memelihara momentum pertumbuhan ekonomi.

Di bidang moneter, pemanfaaatan ruang pelonggaran moneter dilakukan secara terukur dengan tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Kebijakan tersebut akan didukung oleh upaya untuk menjaga nilai tukar yang sesuai fundamentalnya, memperkuat kecukupan cadangan devisa, dan mengelola aliran modal asing.

Di bidang makroprudensial, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan terus mendorong pendalaman pasar keuangan.

Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien, termasuk melalui perluasan elektronifikasi sistem pembayaran.

Berbagai kebijakan tersebut akan disertai dengan peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan institusi terkait sehingga stabilitas makroekonomi tetap terjaga, dengan struktur perekonomian yang lebih kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.