Kominfo Terus Lawan Aksi Radikalisasi di Dunia Maya
Kemenkominfo menegaskan tak pernah kendor melawan aksi radikalisasi di dunia maya yang mengganggu ketertiban umum.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan tak pernah kendor melawan aksi radikalisasi di dunia maya yang mengganggu ketertiban umum.
"Kita terus lawan radikalisasi. Seperti yang kemarin ramai di jejaring sosial, kita langsung ambil aksi cepat dengan memblokir akun si pemilik status yang menyebar kebencian terhadap suku tertentu," tegas Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo, Bambang Heru Tjahyono, Jumat (28/8/2015).
Dikatakannya, pemerintah dalam melawan aksi radikalisasi di dunia maya melakukan beberapa aksi seperti pencegahan dengan melakukan pemblokiran. Berikutnya penegakan hukum, dan terakhir melakukan edukasi.
"Faktor kecepatan sangat penting dalam melawan radikalisasi ini karena itu kita butuh bantuan semua pihak agar memberikan masukan dan kami bisa meng-update database di Trust Positif," katanya.
Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Business Ditjen Aptika Noor Iza menambahkan media sosial banyak dimanfaatkan oleh gerakan radikalisasi untuk propaganda, rekrutmen, dan lainnya.
"Sekarang dengan masifnya media sosial, banyak disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Tetapi dalam prosedur blokir kita selalu melalui Panel Konten, kecuali untuk hal yang darurat seperti kasus status di Facebook kemarin yang sudah masuk kategori mengerikan," paparnya.
Seperti diketahui, ranah dunia maya kembali dihebohkan dengan aksi penyebaran kebencian rasial, diskriminasi dan radikalisasi yang dipicu status salah satu netizen menyikapi depresiasi rupiah terhadap dolar AS.
(Baca Juga: Pegiat HAM dan Netizen Minta Pemilik Akun Arif Kusnandar Ditangkap)
Secara terpisah, Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin menyarankan dalam melawan radikalisasi yang harus dimaksimalkan adalah fungsi diseminasi informasi dari pemerintah dengan menggandeng akar rumput.
"Radikalisasi biasanya muncul karena ketidakpuasan. Jadi, pemerintah harus bisa membuktikan ke masyarakat niat dan hasil kerjanya. Itu bisa memutus mata rantai paham radikal," katanya.
Menurutnya, aksi pemerintah melakukan pemblokiran akun jejaring sosial yang menyebar kebencian terhadap salah satu suku merupakan hal yang tepat. "Baiknya diikuti dengan penegakan hukum. Bawa si pemilik akun ke hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini agar ada efek jera dan pembelajaran di dunia maya," tegasnya.
