Koalisi Anti Utang Dukung Reshuffle di Bidang Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri-menteri di bidang perekonomian pada kabinet Joko Widodo - Jusuf Kalla, tidak bisa membawa Indonesia pada kemandirian ekonomi.

Ketua Koalisi Anti Utang (KUA), Dani Setiawan mengatakan hal itu terbuti dari jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang justru membengkak.

Dani Setiawan menyebut pada akhir tahun 2014 ULN Indonesia tercatat sebanyak sekitar Rp 260 triliun, dan pada Juni 2015 meningkat menjadi Rp2.864,18 triliun.

Meningkatnya ULN diakibatkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Pelemahan itu menurut Dani juga disebabkan faktor internal.

"Sementara itu, penarikan utang baru (tahun 2015) semakin besar. Penarikan surat berharga negara (bruto) diperkirakan mencapai Rp452 triliun, dan penarikan pinjaman luar negeri sekitar Rp 49 triliun," kata Dani Setiawan saat dihubungi TRIBUNnews.com.

Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, direncanakan mencapai Rp404 triliun.

Jumlah tersebut Jauh melebihi anggaran pendidikan dan kesehatan, serta lebih besar dari anggaran untuk agenda kedaulatan pangan dan pertanian.

"Kabinet ekonomi Jokowi minus orientasi kemandirian ekonomi, dalam pengertian membebaskan indonesia dari jeratan utang yang membelenggu," katanya.

Ia menyayangkan pemerintah masih berminat untuk menarik ULN. Padahal terbukti pinjaman-pinjaman tersebut sangat kecil manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Seharusnya pemerintah menyadari hal tersebut.

Oleh karena itu ia menyimpulkan Presiden Joko Widodo tidak didukung oleh tim ekonomi yang punya visi kemandirian dan kedaulatan ekonomi.

Dani Setiawan mengatakan Indonesia membutuhkan tim ekonomi yang lebih berani untuk melawan tekanan asing.

"Karenanya, reshuffle adalah kebutuhan untuk mensingkronkan agenda trisakti dan nawacita, dengan agenda kerja masing-masing kementerian," katanya.