Pemerintah Diminta Perbanyak Bangun PLTS di Pulau Terluar

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pemerintah diminta lebih banyak lagi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia.

Langkah tersebut penting untuk mengoptimalkan penyediaan infrastruktur maritim, penguatan budaya bahari, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pengawasan serta keamanan laut di kawasan-kawasan yang masih dianggap rawan tersebut.

Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Muhammad Abdhie mengatakan ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa tahun belakangan ini telah melakukan berbagai upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil, termasuk Pulau Kecil Terluar diantaranya adalah penyediaan (PLTS).

Sejauh ini KKP dengan kerjasama Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kementerian ESDM) baru memfasilitasi penyediaan PLTS dengan sistim komunal di 25 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Nah jumlah ini menurut dia, masih kecil dibandingkan jumlah pulau terluar yang ada di Indonesia padahal kebutuhan PLTS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di PPKT yang berpenduduk, bukan saja untuk penerangan warga tapi juga untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana sosial masyarakat tapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti kebutuhan listrik untuk pabrik es dan coldstorage skala mini.

"Diperkirakan melalui intervensi ini, maka akan mampu menerangi sekitar 3113 kepala keluarga atau Rumah Tangga dengan penerima manfaat sekitar 15.000 jiwa," kata Abdhie dalam diskusi nasional bertajuk "Pengelolaan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau-Pulau Kecil Terluar" di Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/11/2014).

Abdhie menerangkan, penyediaan PLTS ini cukup banyak mengalami hambatan karena tidak hanya dihadapkan pada persoalan biaya, tapi juga memerlukan pendampingan masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Sebab acapkali infrastruktur, sarana dan prasarana yang telah terbangun oleh pemerintah acapkali rusak akibat tidak mendapat perawatan yang mencukupi sehingga umur ekonomis barang sering kali menjadi begitu pendek.

"KKP memiliki keterbatasan dari sisi pendanaan, sumberdaya manusia serta kapasitas sehingga untuk menangani permasalahan di Pulau-Pulau Kecil Termasuk Pulau Kecil Terluar sehingga membutuhkan dukungan dari pihak lain.

Dukungan dan kerjasama lintas sektor, pusat dan daerah, swasta dan BUMN serta donor luar negeri diharapkan dapat dirangkai dalam kerangka kerjasama yang lebih luas untuk mendorong pemanfatan Pulau-Pulau Kecil," harapnya.

Di tempat yang sama, Deputi Kementerian Menkopolkam Ketut Siangan berpendapat adanya beberapa pulau yang memilih nyebrang ke negara tetangga dilandasi karena minimnya infrastruktur di kawasan tersebut. Bahkan sudah tidak aneh lagi di wilayah tersebut sudah ada anekdot 'Garuda Didadaku, Malaysia di Perutku" karena ternyata ke Malaysia lebih dekat.

"Makanya sangat perlu membangun infrastuktur di pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan," katanya.

Kementerian Polhukam, kata Ketut, mendukung langkah-langkah pembangunan PLTS di pulau-pulau kecil dan terluar. "Semakin banyak agenda yang konsen pada perbatasan kementerian polhukam dukung. Cuma perlu diintegrasikan dengan pihak lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan," tuturnya.

Dia pun berharap pembangunan infrastukuktur di pulau-pulau kecil dan terluar terus berjalan. "Cuma saran saya, kemendagri bisa ikut terlibat untuk dorong masing-masing pemerintah daerah berperan aktif. Saya kira pmbuatan rencana (PLTS) 2015 sudah bisa dibuat keberlanjutan dan pemberdayaan program ini," saran ketut lagi.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Indentifikasi Pulau, Dirjen Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil KKP Andi Rusandi mengakui konteks permasalahan pulau-pulau kecil memang sangat kompleks dan tidak mudah.

Berbagai pendekatan dan intervensi yang selama ini dilakukan belum seimbang dengan hasil yang dicapai apalagi guna memenuhi harapan masyarakat kepulauan.

“Padahal KKP telah melakukan berbagai upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil, termasuk Pulau Kecil Terluar.

Bentuk fasilitasi tersebut adalah penyediaan sarana listrik tenaga surya, alat desalinasi air bersih, sarana perikanan budidaya melalui program minawisata dan beberapa jenis bantuan lainnya, termasuk penyediaan PLTS,” katanya.