Lelang Jabatan Dirjen Pajak, Tumben-tumbennya, Tapi Ini Kemajuan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat pajak dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra mengapresiasikan langkah Kementerian Keuangan, dalam membuka pelelangan jabatan untuk posisi Direktur Jenderal Pajak.

"Ini sebuah langkah kemajuan, walau bukan terobosan karena sudah diatur dalam Undang-Undang (Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5/2014)," kata Wiko dalam acara Uneg-Uneg Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Sebuah langkah kemajuan ini, kata Wiko, perlu diimbangi dengan sistem penseleksian yang transparan, baik dari panitian seleksi (pansel) atau dari sisi calonnya itu sendiri.

"Pansel juga harus bekerjasama dengan PPATK. Dia (calon Direktur Jenderal Pajak) harus diketahui rekam jejaknya, kekayaannya, perpajakannya. Ini harus dibuka ke publik," ucap Wiko.

Sementara mengenai pekerjaan yang perlu dibenahi, menurut Wiko yaitu dengan menggenjot perpajakan di empat sektor utama seperti pertambangan, perkebunan, properti dan industri jasa keuangan.

"Di sini mafia pajak luar biasa, yang membuat penerimaan pajak kita tidak tercapai," ucap Wiko. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan akan melaksanakan lelang jabatan direktur jenderal pajak, karena Fuad Rahmany pensiun mulai akhir November 2014. Fuad menjabat sebagai direktur jenderal pajak sejak Januari 2011 menggantikan M. Tjiptardjo.