Pemerintah Restui Mandiri Akuisisi BTN?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pergantian kekuasan, pemerintah melakukan akrobatik di industri keuangan. Kabar paling hot, pemerintah melepas kepemilikan 60,14% saham di Bank Tabungan Negara (BTN) ke pelukan Bank Mandiri. Kabar ini memanas setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meresui Bank Mandiri mencaplok BTN.

Berdasarkan surat dengan kop Kementrian BUMN No. SR-2014/MBU/2014 yang diperoleh KONTAN, disebutkan bahwa Kementrian BUMN mengusulkan agenda tambahan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN.

Agenda tambahan yang diusulkan Kementrian BUMN sebagai wakil pemerintah di BTN : Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan. "Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan penambahan agenda RUPSLB yaitu Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan," isi surat Kementrian BUMN itu.

Surat tertanggal 11 April 2014 itu diteken langsung oleh Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN dan ditujukan kepada Direktur Utama BTN. Apa maksud persetujuan prinsip itu? "Pemerintah minta agenda RUPSLB mengenai perubahan pemegang saham BTN. Bank Mandiri akan mememiliki saham dwiwarna yang ada di BTN," bisik sumber KONTAN, Selasa (15/4/2014) kemarin.

Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, tidak menyangkal ataupun membenarkan. "Kami sedang menunggu arah pemegang saham terlebih dahulu," ujar dia.

Yang menarik, Mandiri menguasai BTN dengan obligasi rekapitulasi (rekap). "Mandiri akan menggantikan saham dwiwarna di BTN pakai obligasi rekap, dengan mekanisme penyertaan modal. Mekanisme ini cukup diputuskan di RUPS, tidak perlu dewan perwakilan rakyat (DPR)," jelas si sumber.

Per Desember 2013, Mandiri memiliki obligasi rekap sebesar Rp 66,16 triliun. Wacana penggunaan obligasi rekap untuk membeli bank muncul sejak tahun 2012.