AS Bantu Indonesia Percepat Persediaan Energi
Kerja sama tersebut karena Indonesia masih memiliki hambatan teknologi yang belum tersedia dan memadai untuk investasi di sektor energi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna mempercepat produksi energi serta meningkatkan dan menunjang ketersediaan kebutuhan dalam negeri, pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat.
Kerja sama tersebut karena Indonesia masih memiliki hambatan teknologi yang belum tersedia dan memadai untuk investasi di sektor energi.
"Pemerintah AS ingin membantu Indonesia mempercepat penyediaan energi untuk kebutuhan masyarakat," ujar Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, saat konferensi pers Third US-Indonesia Energy Investment Roundtable di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Peningkatan kerja tersebut, menurut Susilo, khususnya terkait dengan peningkatan iklim investasi di sektor energi khususnya energi renewable (dapat diperbaharui) dan pengembangannya.
Susilo mengatakan Indonesia setidaknya menghadapi dua tantangan dalam penyediaan energi. Tantangan tersebut yakni pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 5.000 Megawatt (MW) per tahun dan penyediaan listrik geothermal berkapasitas 400 MW per tahun.
"Kita ingin mengganti semua PLTD di seluruh Indonesia dengan energi baru dan terbarukan," katanya.
Amerika sendiri mengatakan Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang luar biasa. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk menarik investor menanamkan modal di Indonesia.
"Sektor swasta akan tertarik untuk berinvestasi jika mereka yakin akan menghasilkan keuntungan dari memperkenalkan energi terbarukan ke pasar," ujar Senior Advisor Department of Energy US Dan Milstein.
Milstein menambahkan ketertarikan sektor swasta akan bertambah besar jika terdapat beberapa kepastian dalam investasi.
"Salah satu caranya adalah dengan menentukan harga yang tepat untuk listrik yang dihasilkan serta meminimalkan jalur birokrasi yang menghambat investasi dalam bidang energi terbarukan," kata Milstein.
Diharapkan, dengan adanya penguatan ini, visi pemerintah dalam mempercepat ketersediaan energi dapat tercapai.