Demo Buruh
Di Indonesia Pungli Jadi Komponen Wajib Pengeluaran Pengusaha
Ketidakmampuan perusahaan memenuhi UMK tuntutan buruh, ikut dipengaruhi banyaknya uang keluar untuk membayar pungutan liar
TRIBUNNEWS.COM – Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi UMK tuntutan buruh, ikut dipengaruhi dengan banyaknya uang keluar untuk membayar pungutan liar (pungli). Besarnya uang yang disetor untuk pegawai negara bermental preman ini, konon cukup besar.
Sejumlah pengusaha mengakui bahwa pungli memang cukup menggerogoti keuangan perusahaan. Andi (nama samaran), seorang pengusaha muda Surabaya di bidang ekspor-impor, menyebut, pungli yang dikeluarkan perusahaannya malah sudah tertata sistematis dan teratur. Mulai dari oknum birokrat untuk kelancaran pengambilan barang, sampai oknum di bea cukai dan kepolisian.
Pungli pun dilakukan berjenjang. Bawahan, sampai atasan, semua menerima pasokan uang dari perusahaan Andi. ”Mau nggak kasih, kita yang malah ribet. Mereka selalu cari kesalahan. Bahkan truk tidak ada tutup pentil saja, bisa kena tilang. Padahal truk ini kan sewa, bukan punya kami,” keluh Andi.
Kata Andi, besarnya uang yang keluar untuk pungli lumayan besar. Andai tidak ada pungutan semacam ini, uang perusahaan seharusnya bisa diberikan oleh perusahaan untuk menambah kantong pekerja. Tujuannya jelas, agar usaha yang dikelolanya lancar tanpa gangguan.
Pengusaha lain, Ny Bunga, juga mengaku memilih setor uang tak resmi tersebut ke para ’tikus’ pemungut pungli, ketimbang usahanya tersendat. ”Kalau di SPBU, pungli itu hal wajib. Mulai truk ambil bensin di depo sudah di pungli. Untuk keamanan, ada lagi kita kasih polisi. Ada juga ke kelurahan dan sebagainya. Mau nggak kasih, ya khawatir ada saja gangguan. Kiriman bensin telat lah, dan sebagainya,” ujar Bunga. (ab/idl)