Anggota DPRD Juga Ikut Lakukan Pungli

TRIBUNNEWS.COM – Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi UMK tuntutan buruh, ikut dipengaruhi dengan banyaknya uang keluar untuk membayar pungutan liar (pungli). Besarnya uang yang disetor untuk pegawai negara bermental preman ini, konon cukup besar.

Sejumlah pengusaha mengakui bahwa pungli memang cukup menggerogoti keuangan perusahaan. Andi (nama samaran), seorang pengusaha muda Surabaya di bidang ekspor-impor, menyebut, pungli yang dikeluarkan perusahaannya malah sudah tertata sistematis dan teratur. Mulai dari oknum birokrat untuk kelancaran pengambilan barang, sampai oknum di bea cukai dan kepolisian. Pungli pun dilakukan berjenjang. Bawahan, sampai atasan, semua menerima pasokan uang dari perusahaan Andi.

Pengusaha lain yang ditemui Surya (Tribunnews.com Network) juga bercerita jika pungli juga dilakukan anggota DPRD. Mereka memeras para kontraktor yang menggarap proyek dari APBD.

Budiman, sebut saja dia demikian, seorang pegusaha jasa konstruksi mengaku pernah berhubungan dengan oknum anggota DPRD Surabaya. Budiman bercerita ia diminta sejumlah uang atau proyeknya terhambat. “Nanti saya laporkan ke komisi terus kita akan sidak. Nanti anda tambah sulit,” tambah Budiman menirukan ancaman itu.

Bagi Budiman, praktik pungli semacam ini memang lazim terjadi. Besaran pungli yang diberikan berkisar antara Rp 2 juta sampai Rp 10 juta. Angka itu tergantung nilai proyek dan jabatan anggota dewan yang sidak.

Menurut Budiman, praktik pungli semacam ini sangat membebani. Pasalnya, nilai proyek yang diikuti pengusaha jasa konstruksi dan pengadaan barang, hampir selalu mepet dengan nilai penawaran. Bisa dikatakan keuntungan yang didapat Budiman sangat minim. Padahal, ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi peserta lelang.

Misalnya, peserta lelang harus mengupah buruhnya sesuai UMK Surabaya. Sedangkan tidak ada alokasi khusus pungli. “Untungnya mepet. Terus masih harus bayar pungli. Karena pungli ini banyak teman-teman saya yang gaji buruhnya di bawah ketentuan (UMR),” ungkap pria 40 tahun itu.

Bagi pengusaha, nilai belanja modal barang tidak bisa diutak-atik. Peserta lelang harus menyediakan barang yang sesuai dengan spesifikasi permintaan pemerintah. Belum lagi membayar pungli sehingga untuk tetap untung terkadang mereka mengotak-atik upah buruh.

Meskipun masih terjadi pungli, Budiman mengakui sistem lelang terbuka via online yang digunakan Pemkot Surabaya, bisa meminimalisir praktik pungli. Sebelum proses lelang seperti sekarang ini, Budiman harus menyediakan 10 amplop berisi uang dengan jumlah berbeda. Amplop tersebut diberikan kepada oknum berpangkat sampai level lapangan.

“Sekarang ada sih yang mau terima tapi lebih banyak yang tidak mau karena takut. Tapi modus meminta pungli ini tetap ada. Misalnya ya seperti oknum anggota dewan tadi. Mereka selalu datang kalau pemenang tender ditetapkan. Kadang mereka cari-cari kesalahan kami dengan harapan bisa mendapatkan jatah,” tegas Budiman. (ab/idl)