Pemerintahan SBY Dinilai Tetap Neolib

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ichsanuddin Noorsy, pengamat ekonomi dan politik, berpandangan kebijakan Pemerintahan SBY tetap berorientasi paham neolib.

"Ini adalah pemerintahan neolib, meskipun SBY katakan tidak, namun kebijakan-kebijakannya tetap neolib," kata Noorsy dalam diskusi soal 'Pembubaran BP Migas' di Gedung DPD/DPR, Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Menurutnya, dalam kebijakan pengelolaan migas, SBY terlihat menganut paham ini. Noorsy mencontohkan, nyaris semua sektor di-liberal-kan, jika mempelajari Perpres No 77 2007.

"Jika demikian, maka kemakmuran rakyat sebesarnya lewat persaingan usaha, dan dilaksanakan melalui modal asing dan teknologi impor, yang sudah menguasai sumber daya migas Indonesia," ujarnya.

Menyoal putusan MK atas tuntutan uji materi UU 22/2001 tentang Migas dengan dibubarkannya BP Migas, Noorsy berpandangan itu bisa diterjemahkan MK ingin negara menguasai sumber daya.

"Padahal, di balik itu, terjadi persaingan usaha yang berbasis berpikirnya the winner takes all. Maka, BUMN sebagai alat pemeintah untuk memenuhi kemakmuran rakyat  sebesar-besarnya, menjadi bersaing dengan korporasi swasta, dan diterjemahkan melalui mekanisme pasar bebas," bebernya.

Putusan MK, lanjutnya, adalah kemenangan semu, dan akar masalahnya belum terselesaikan.

"Lalu, apakah kita masih berdaulat secara energi?" tanya Noorsy. (*)