Ekonom: Pemerintah Harus Kaji Ulang Kenaikan Rp1.500

TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Ekonom Tony Prasetiantono, menegaskan masyarakat belum siap menghadapi dua opsi pemerintah soal bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Dua opsi itu adalah menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.500 per liter dan mematok besaran subsidi sebesar Rp 2.000.

Ia mengatakan secara psikologis kenaikkan harga BBM tersebut karena akan sangat memberatkan masyarakat. "Tidak dua-duanya. Alasannya kalau kenaikan, secara psikologis masyarakat belum siap. Angkanya terlalu besar," tegasnya, saat dihubungi, Jakarta,Senin (5/3/2012).

Ditegaskannya, kenaikan sebesar Rp1.500 per liter akan sangat dirasakan berat oleh masyarakat. Adalah lebih tepat bila kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dan itu seharusnya sudah dimulai sejak tahun yang lalu. Bukan tahun ini dan dengan nilai yang besar dan memberatkan masyarakat.

Selain itu, jika pemerintah ingin menaikkan harga, tegasnya, kenaikan itu berada di harga Rp1.000 per liter. Bukan Rp1.500 per liter. "Ini salah pemerintah karena pemerintah melepas kesempatan menaikkan harga tahun lalu," ujarnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan akibat kenaikkan harga BBM sebesar Rp1.500, maka angka ini akan mendongkrak inflasi sebesar lebih dari 1 persen.

Lanjutnya, apabila pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM, maka dampak psikologis masyarakat akan besar. Dampak yang bisa terjadi akibat kenaikan harga BBM yang memberatkan tersebut, masyarakat akan melakukan demo secara luas dan besar-besaran.

"Social cost(biaya sosial) ini yang musti dipertimbangkan pemerintah," demikian ia meminta pemerintah menimbang kembali.

Sementara itu, Pemerintah telah mengusulkan harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp1.500 menjadi Rp6.000 per liter.

"BBM memang terpaksa harus naik karena situasi dunia seperti ini. Kalau tidak dilakukan nanti ekonomi kita yang hancur," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Miniral Jero Wacik di Kantor Kepresidenan, Senin (5/3/2012).

Dia mengakui sudah mengusulkan kenaikan sebesar Rp1.500 mejadi menjadi Rp6.000. "Sudah diajukan kemarin, suratnya oleh Menteri Keuangan tanggal 29 Februari (2012), kemudian naik 1.500 berarti menjadi 6.000. Angka 6.000 ini pernah kita alami selama 3 tahun, jadi bukan angka baru sebenarnya. Jadi biar masyarakat nggak kaget lagi," tukasnya.