Pemerintah Optimis 2014 Pertumbuhan Ekonomi Capai 7,7 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,7 persen pada tahun 2014 mendatang. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7 persen ini, pemerintah optimis dapat mencapainya.

“Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih tinggi. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, kita optimistis dapat mencapai target itu,” ungkap Presiden SBY, di depan anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (16/8/2010).

SBY juga menyatakanm bahwa percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan menurunkan tingkat pengangguran. Dalam empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru dapat dibuka.  

“Serta menurunkan  tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014,” terangnya.

Ditegaskannya, target tersebut bisa dicapai dengan meningkatkan investasi. Maka SBY akan memberi jaminan kepada para investor untuk memperoleh kemudahan.

“Kita harus memastikan, bahwa investasi itu dapat menggerakkan perekonomian nasional yang mampu menyejah-terakan rakyat kita,” paparnya.

Selain meningkatkan investasi, pemerintah juga bakal melanjutkan kebijakan ekonomi makro yang terukur dan prudent. “Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makro-ekonomi yang terukur dan prudent.

Pemerintah juga telah melakukan sinergi dalam penyusunan APBN dan APBD yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan. Kita juga terus meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi di antara pemerintah pusat dan daerah, dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan pembangunan regional,” tukasnya.

Becermin pada penyerapan APBN yang lalu, dinilai lambat, pemerintah juga menargetkan dapat melakukan peningkatan penyerapan APBN.

“Pemerintah ingin agar dilakukan upaya percepatan penyerapan anggaran, utamanya melalui penyeimbangan rasio di antara anggaran untuk pengeluaran rutin dan anggaran untuk kegiatan pembangunan. Kita juga perlu memastikan bahwa anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk biaya rutin, biaya administrasi, serta belanja barang yang kurang produktif,” ujarnya.(*)