Dampak PHK Pekerja Media di Indonesia Mengancam Demokrasi

Setiap stasiun penyiaran dalam sistem jaringan wajib menyiarkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10 persen dari total waktu siaran per hari.

"Ya mau bagaimana lagi, kan orang-orangnya sudah enggak ada, bironya sudah tutup, jadi enggak produksi [konten lokal] lagi, cuma re-run program-program lama saja," kata Ade ketika saya tanyakan nasib muatan lokal setelah PHK.

Dampaknya bagi publik

Padahal, tanpa penutupan biro-biro daerah sekali pun, konten televisi Indonesia sudah sangat urban-sentris dan Jawa-sentris.

Padahal, tanpa pengurangan karyawan pun, konten televisi Indonesia sudah tidak beragam, banyak yang diputar ulang antar-program atau antar-stasiun televisi dalam satu grup yang sama.

Baik dulu dan sekarang, alasannya tetap sama: profit.

Bedanya, jika dulu keberagaman konten dan kepemilikan dikorbankan demi mendapatkan profit yang maksimal, kini sulitnya mendapatkan profit yang sepadan lagi-lagi akan membatasi lagi situasi yang jauh dari beragam itu.

Saya khawatir, berkurangnya jumlah jurnalis setelah pemberhentian massal ini akan dipakai oleh media untuk menjustifikasi konten siaran yang lebih sedikit, lebih pendek, atau bahkan tidak ada sama sekali dan hanya memutar ulang 'inventory'. 

Saya khawatir, sebagai pilar keempat demokrasi, banyaknya PHK jurnalis dan pekerja media akan berujung pada melemahnya pengawasan terhadap kekuasaan dan menyebabkan terbatasnya ruang publik kritis.

Jadi benar memang, mereka yang terdampak langsung dari gelombang PHK ini adalah para pekerja media yang kehilangan sumber penghidupannya.

Namun, di ujung yang lainnya, publik dan demokrasi akan menanggung dampaknya.