Indonesia Rencana Impor Beras Lagi, Petani dan Pakar Tawarkan Solusi Agar Tak Ketergantungan Beras

Menurutnya pemerintah harus punya stok, "untuk menangkal, untuk menghindari adanya spekulasi yang bermain dengan harga dan stok beras."

"Iron stock juga untuk menangani perbedaan masa panen antar daerah," ujarnya.

"Tapi kemudian yang menjadi kontroversi adalah kenapa harus mengambil dari impor? Karena sebetulnya masih ada surplus."

Henry mengatakan apa yang terjadi sebenarnya adalah "kesalahan kebijakan pangan" di Indonesia, di mana harga pembelian gabah dengan harga eceran beras tertinggi jauh sekali.

"Harga di petani akan tertekan, terutama beras-beras yang umum, karena impor beras ini akan menghantam pasar-pasar rakyat," ujar Henry.

Apa solusinya agar tidak tergantung beras?

Para petani dan pakar sepakat jika beras hanyalah salah satu sumber karbohidrat di Indonesia.

"Beras ini hanya salah satu sumber pangan di Indonesia, hanya kebijakan orde baru dulu yang memang membuat beras ini menjadi satu-satunya sumber pangan kita," kata Henry.

Menurutnya justru pangan di Indonesia sangatlah beragam, termasuk dari jejak-jejak sejarah yang menemukan jika di banyak tempat justru mengonsumsi sagu.

"Harusnya kita dorong Indonesia memproduksi sagu lebih banyak lagi sebagai karbohidrat kita, kemudian singkong ... banyak keladi-keladi dan talas-talas."

Henry mengatakan menanam tanaman pangan lain bisa menguntungkan petani karena ditanam di sela-sela tanaman padi.

Tapi jika pun ingin meningkatkan produksi beras, Henry mengatakan petani perlu didukung untuk mengembangkan agroekologi yang menggunakan pupuk organik, terutama di tengah mahalnya harga pupuk kimia dan stok pupuk yang langka.

"Presiden sudah mencanangkannya di salah satu [acara] tanam serentak yang diselenggarakan SPI tanggal 6 April lalu dan di rapat terbatas kabinet tanggal 27 mei lalu,  tetapi implementasinya belum."

"Ini perlu disegerakan supaya jangan terjadi penurunan produksi beras akibat dari kelangkaan itu

Masa depan pertanian di Indonesia

Sementara itu, Ir Ronnie mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mencoba menggeser sistem pangan di Indonesia dengan membuat perencaan jangka menengah dan panjang.

"Bappenas merancang lima wilayah sub-sistem, karena kebutuhan dan penyediaan pangan di Indonesia tidak bisa disamaratakan, karena budaya yang berbeda di tiap wilayah."

"Kemudian di masing-masing sub-region akan ada food hub yang mengelola pangan, sehingga [masalah pangan] tidak lagi ditangani di tingkat nasional, tapi di tingkat wilayah."

"Jadi presiden baru akan sudah punya homework [pekerjaan rumah]," ujarnya, merujuk pada pemilu yang akan digelar pada tahun depan.