Warga Selandia Baru di Australia Kecewa Membayar Ribuan Dolar untuk Mendapatkan Visa yang Sebentar Lagi Tidak Dibutuhkan

Beberapa warga Selandia Baru yang berbicara dengan ABC mengenai masalah ini mengatakan mereka sudah menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan dokumen demi memenuhi berbagai kriteria, sehingga tidak mau menghentikan prosesnya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi setelah jeda yang dilakukan Departemen Dalam Negeri.

Rob mengatakan pengumuman yang dikeluarkan pada bulan Desember "hanya muncul dalam update di situs saja".

"Tidak ada usaha untuk memberi tahu mereka yang mengajukan permohonan," katanya.

Menghabiskan dana sia-sia

Rob mengatakan ia membayar angsuran biaya terakhirnya sebanyak $3.290 akhir Januari lalu, ketika mendapat kabar bahwa visanya sudah keluar.

Ditambah dengan biaya membayar agen, dia mengatakan proses yang dijalaninya sangatlah mahal.

"Akhirnya saya mendapatkan status tinggal permanen (PR) selama 85 hari, dengan membayar $6.000, untuk hal yang tidak ada gunanya, betul-betul menghabiskan uang dengan percuma," katanya.

Warga Selandia Baru lainnya Tom yang tidak mau menggunakan nama aslinya guna melindungi identitas mengatakan dia mengajukan permohonan visa bulan September dan visanya dikabulkan empat bulan kemudian.

"Sekarang tampaknya mempercepat proses visa adalah cara untuk menambah pendapatan negara menjelang pengumuman anggaran di bulan April 2023," kata Tom.

"Pemerintah seharusnya menghentikan semua pengajuan visa jika serius mempertimbangkan masa depan visa 189."

Dia berharap akan bisa mendapatkan kembali biaya yang sudah dibayarkannya, namun sejauh ini tidak berhasil.

"Tidak pernah mereka menawarkan pengembalian uang atau mengatakan jika visa saya tidak akan ada gunanya lagi," kata Tom.

"Saya menghabiskan ribuan dolar sia-sia di saat keadaan ekonomi yang sedang sulit."

Juru bicara Departemen Dalam Negeri mengatakan hanya ada "sangat sedikit alasan di mana biaya pengajuan visa akan dikembalikan".

Memperbarui hubungan kedua negara

Australia sudah lama dituduh memberi perlakuan tidak adil terhadap warga Selandia Baru.

Ketegangan di antara kedua negara memuncak di tahun 2020, ketika PM Selandia Baru saat itu, Jacinda Ardern mempertanyakan masalah perlakukan terhadap warga Selandia Baru kepada PM Australia saat itu Scott Morrison.