Warga Selandia Baru di Australia Kecewa Membayar Ribuan Dolar untuk Mendapatkan Visa yang Sebentar Lagi Tidak Dibutuhkan
Beberapa warga Selandia Baru di Australia mengatakan mereka sudah membayar ribuan dolar untuk mengajukan visa penduduk tetap (PR),…
Warga Selandia Baru di Australia menuduh Departemen Dalam Negeri mencari uang dengan mempercepat proses mendapat visa 'permanent resident' (PR). Padahal visa ini nantinya tidak lagi dibutuhkan jika warga Selandia Baru ingin jadi warga negara Australia.
Mulai 1 Juli 2023, warga Selandia Baru yang memiliki visa Kategori Khusus dan sudah tinggal selama empat tahun di Australia boleh langsung mengajukan permohonan menjadi warga negara tanpa harus terlebih dahulu memiliki visa PR.
Banyak warga Selandia Baru menyambut baik keputusan ini, termasuk Rob Knox, meski mereka juga kecewa karena sudah menghabiskan dana ribuan dolar untuk pembuatan visa PR yang nantinya tidak dibutuhkan lagi.
Rob mengatakan dia memutuskan untuk jadi warga negara Australia setelah menyadari "tidak memiliki beberapa hak dasar" di Australia saat pandemi COVID-19.
Padahal ia sudah tinggal di Australia selama 10 tahun bersama istrinya yang bekewarganegaraan Australia, serta anak-anaknya.
Misalnya, jika ia harus pulang Selandia Baru saat itu, ia tidak akan diizinkan masuk lagi ke Australia.
Bulan Mei lalu, Rob membayar AU$2.000 kepada agen migrasi untuk bisa mendapatkan visa PR dengan jenis visa Skilled Independent Visa, subclass 189. Sementara biaya untuk visa jenis ini sebesar $4.115.
Menurut situs Departemen Dalam Negeri Australia, 90 persen pengajuan visa tersebut memerlukan waktu proses selama 25 bulan dan agen migrasi mengatakan permohonannya baru akan selesai dalam waktu 19 bulan.
Ia malah terkejut ketika ia mendapatkan visanya dalam waktu delapan bulan, tepatnya tanggal 19 Januari.
Namun tiga bulan kemudian, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan jalur baru dan lebih mudah bagi warga Selandia Baru untuk mendapatkan status warga negara Australia, yang juga memudahkan sekitar 350 ribu warga Selandia Baru di Australia untuk bisa punya hak suara dalam pemilu, serta akses layanan pemerintah lainnya.
"Jelas sekali pemerintah ingin mendapatkan uang, karena bila kami mendapatkan kabar sebelumnya dari agen imigrasi atau dari departemen bahwa akan ada perubahan, kami mungkin tidak akan melakukannya," katanya.
"Tidak ada keterangan apa pun. Tidak ada komunikasi. Ini sangat mengecewakan.
"Menarik untuk mencari tahu berapa banyak yang sudah masuk ke kantong pemerintah lewat pembuatan visa yang cepat ini."
Namun juru bicara Departemen Dalam Negeri mengatakan pemerintah Australia sudah memberi tanda jika kemungkinan ada perubahan pada bulan Juli tahun lalu, serta menghentikan pengajuan visa pada 10 Desember, "ketika mulai mempertimbangkan jalur warga negara bagi warga Selandia Baru di Australia".
Juru bicara juga mengatakan keputusan untuk memberikan prioritas penyelesaian visa bagi warga Selandia Baru diumumkan dalam pidato anggaran bulan Oktober tahun lalu dan merupakan bagian dari "komitmen untuk menuntaskan antrean visa yang sudah ada".
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.